News Room, Senin ( 04/07 ) Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Senin (04/07). Kedatangan 200 Kepala Desa tersebut untuk mengawal program bantuan sosial Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masyarakat dalam Sidang Paripurna DPRD. Namun sayangnya, kehadiran AKD tersebut tidak membuahkan hasil, sebab Sidang Paripurna DPRD tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijadwalkan pada hari Senin (04/07) pukul 09.00 WIB ditunda. Ketua AKD Sumenep, Farki Praseno mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan penundaan Sidang Paripurna RPJMD, sebab tidak ada pemberitahuan secara tertulis tentang penundaan Sidang Paripurna tersebut dan alasannya. ”Kalau memang ada penundaan harus ada pemberitahuan tertulis, mengapa harus ditunda Sidang Paripurna hari ini. Ini penundaan tidak ada pemberitahuan yang jelas, kenapa dan sampai kapan,”katanya. Meski Sidang Paripurna ditunda, namun pihaknya tetap berkomitmen untuk mengawal progam bantuan sosial untuk membantu iuran PBB bagi masyarakat miskin, sebab, masyarakat miskin sangat mengharapkan bantuan tersebut. ”Kami atas nama kepentingan masyarakat miskin, tetap komitmen untuk mengawal, agar bantuan sosial itu bisa disetujui oleh Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD,”tegas Farki Praseno. Farki Praseno berharap Pansus RPJMD DPRD Sumenep untuk menyetujui program bantuan untuk membantu iuran PBB, sebab program tersebut guna membantu kepentingan masyarakat miskin. Apabila bantuan sosial untuk PBB tidak mendapat persetujuan dari Pansus DPRD, dikhawatirkan masyarakat sendiri yang mendatangi gedung DPRD Sumenep. ”Kalau tidak mendapat persetujuan oleh Pansus DPRD Sumenep, kami akan memberitahukan pada rakyat, karena kami datang ke DPRD hanya mewakili rakyat kami di Desa. Untuk itu, apapun bentuknya, kami minta program bantuan sosial untuk PBB disetujui,”tegasnya. Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam AKD tersebut ditemui oleh Wakil Pimpinan DPRD Sumenep, Faisal Muchlis. S.Ag Setelah memperoleh penjelasan dari Wakil Ketua DPRD tersebut, ratusan Kepala Desa tersebut secara tertib keluar dari gedung DPRD Sumenep. ( Yasik, Esha )