News Room, Kamis ( 18/03 ) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2009, yang dilaksanakan di Kecamatan Kota Sumenep dan Kalianget diharapkan hingga batas akhir pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yakni tanggal 31 Maret 2010 dapat terealisasi 100 persen, dan sudah terserap kegiatan dimasing-masing Desa. Hal tersebut diungkapkan Pejabat Pembuat Komitment (PPK) PNPM-MP Kabupaten Sumenep, Beny Irawan, ST pada rapat koordinasi pemanfaatan dana BLM 2009 di Aula Kantor PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, Kamis (18/03). â€ÂKami berharap melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dimasing-masng Desa untuk dapat menindak lanjuti ke masing-masing KSM sebagai pelaksana kegiatan untuk memotivasi, agar segera menyelesaikan adminitrasinya,â€Âujar Beny. Dijelaskan, untuk Kecamatan Kota Sumenep, dari pagu Rp. 2,5 milyar lebih, sudah terealisasi hampir 90 persen. Sedngkan untuk Kecamatan Kalianget dari pagu Rp. 1,2 milyar lebih baru terealisasi sekitar 50 persen lebih. Karena itu, pihaknya bersama Tim Fasilitator melaksanakan rapat koordinasi dengan masing-masing BKM, agar segera merealisasikan kegiatannya, sehingga dana tidak sampai hangus dan kembali ke kas daerah. Sementara itu Askot Commudity Development (CD) Sumenep, Musfar Aries Eka, S.TP ditempat yang sama mengungkapkan, pada progres pemanfaatan BLM 2009 dan pengukuran kinerja sekretariat dan UPK BKM/LKM di Kecamatan Kota Sumenep dan Kalianget cukup bagus. Terbukti, dari 23 Kelurahan dan Desa semua mendapat rekomendasi layak dan kinerja sangat baik, meskipun ada pula yang masuk kategori memadai dan di UPK yang dianggap tidak memadai. â€ÂNamun, kami berharap untuk jangka waktu beberapa hari ini masing-masing Desa segera menyelesaikan kegiatan dan administrasinya. Sebab, jika ini berhasil, untuk tahun 2010 dan berikutnya masih banyak program untuk dilaksanakan,â€Âpungkasnya. Sementara itu Koordinator BKM â€ÂSejahtera†Desa Kalianget Timur, M. Ghofur, S.Pd berharap fasilitator juga diharapkan lebih proaktif memberikan masukan untuk pelaksanaan kinerja administrasi dan sebagainya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak banyak terganjal oleh persoalan administrasi, sedangkan dalam pelaksanaannya sudah bisa dikatakan terealisasi sebagaimana mestinya. ( Ren, Esha )