Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 13-09-2013
  • 418 Kali

“Reformasi Birokrasi Pemda Harapan dan Tantangan”

News Room, Jumat ( 13/09 ) Mengutip apa yang dsampaikan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang pernha mengatakan, bahwa birokrasi di Indonesia menghambat pengentasan kemiskinan. Dengan mencontohkan, penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang semrawut di berbagai daerah akhir-akhir ini, merupakan dampak dari rumitnya birokrasi. Hal tersebut terungkap dalam sambutan Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, M.Si yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. Hadi Soetarto, M.Si pada Seminar Nasional dengan tema “Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Harapan dan Tantangan” yang dilaksanakan Universitas Wiraraja Sumenep, di Aula Kampus setempat, Jumat (13/09). Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Menteri BUMN tersebut ada benarnya. dan menjadi sebuah kritik bagi birokrasi yang memang harus terus diperbaiki. “Bukan cuma itu, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh birokrasi, yakni, distribusi PNS yang tidak proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah, baik antar satuan organisasi dalam satu instansi daerah maupun antara satu daerah dengan daerah lain,”ujarnya. Ditambahkan, sebagian besar belanja pegawai daerah dibandingkan belanja publik sudah diatas 30 persen. Yang menurut analisa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen mencapai hampir 75 persen. Kemudian adanya disparitas antara kebutuhan PNS dengan ketersediaan tenaga kerja di lapangan.serta kontribusi dan kinerja PNS yang rendah dan belum mencapai standar yang diharapkan. Melihat realita itu, reformasi birokrasi menjadi angin segar guna membenahi carut-marutnya birokrasi di tanah air, khususnya juga di Kabupaten Sumenep. Karena reformasi birokrasi berperan penting mengangkat kesejahteraan masyarakat. Sebab, muara reformasi birokrasi terciptanya good and clear governance, yang mengandung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, serta keadilan. “Karena itu melalui kegiatan ini, semoga melahirkan gagasan-gagasan visioner yang mampu memberi sumbangsih akademis dalam bidang administrasi publik,”tambahnya. Sementara itu, kegiatan seminar Nasional tersebut dihadiri, nara sumber dr. Hermawan SIP, M.Si, yang juga Ketua Indonesian Association For Publik Administration Jawa Timur. ( Ren, Esha )