News Room, Senin ( 06/09 ) Rekomendasi Komisi B DPRD Sumenep untuk menghentikan sementara distribusi tabung elpiji sebelum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan elpiji yang benar, rupanya hingga saat ini belum ada balasan dari pihak Pertamina sebagai distributor penyalur gas elpiji. Sementara keberadaan minyak tanah semakin hari jelas mengalami pengurangan distribusi, sehubungan dengan pemutusan subsidi minyak tanah. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. H. Suprayugi, M.Si mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat rekomendasi dari Komis B DPRD Sumenep tersebut tidak lama setelah rekom tersebut diterima. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian maupun jawaban atas permintaan DPRD Sumenep tersebut. “Entah kapan kami dapat balasan, kami berharap secepatnya itu bisa ditindak lanjuti sehingga masyarakat yang belum mendapat distribusi gas elpiji segera dapat menerima,”ujarnya. Mengenai kenaikan harga minyak tanah yang selama ini semakin hari semakin naik, menurut H. Supayugi memang tidak bisa dipungkiri lagi ketika keberadaan minyak tanah tersebut semakin sedikit. Apalagi, distribusi minyak tanah tersebut sebenarnya untuk lokasi yang belum menerima gas elpiji. “Yang jelas warga kepulauan yang belum menerima gas elpiji menerima dampaknya, karena mereka belum bisa menggunakan elpiji. Sementara minyak tanah sudah berkurang dan mahal,”tambahnya. Mengenai harga minyak tanah sendiri hingga saat ini masih belum bisa dilakukan operasi pasar, karena memang belum ada ketentuan soal itu. Meskipun harga eceran tertinggi masih mengikuti yang lama, namun pada kenyataannya ketika pasokan minyak di pedagang langka kemungkinan bisa dijual diatas harga yang ada. ( Ren, Esha )