Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 02-01-2013
  • 618 Kali

Rp. 10 Triliun TPP Ngendon, Endapan Jangan Berujung Korupsi

News Room, Rabu ( 02/01 ) Macetnya pencairan tunjangan profesi guru terkuak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menemukan laporan bahwa Rp. 10 triliun dana yang dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) ternyata mengendap di rekening Pemerintah Kabupaten/Kota. Irjen Kemendikbud, Haryono Umar mengatakan, anggaran yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke daerah tidak bisa kembali lagi ke pusat. “Itu sudah menjadi hak guru. Jadi wajib disalurkan sampai beres,“katanya di Jakarta kemarin. Uang yang mengendap itu akan terus ngendon selama belum ada upaya pencairan oleh Pemkab/Pemkot. Menurut Haryono, anggaran TPP 2012 yang ditransfer ke daerah sekitar Rp. 40 triliun. Menjelang tutup tahun 2012, yang sudah disalurkan ke guru sekitar Rp. 30 triliun. Penyebab utama kacaunya pencairan TPP adalah verifikasi data guru. “Proses verifikasi jam mengajar 24 jam pelajaran per-minggu ini yang lama,“kata Haryono. Nah, Pemkab/Pemkot takut mencairkan TPP kepada guru bersertifikat yang belum terverifikasi beban mengajarnya. Jika sistem pengawasan dan pencairan tidak diperbaiki, kasus anggaran TPP yang mengendap bakal menggila. Dia berharap, kasus pengendapan anggaran TPP itu tidak berujung kepada korupsi. “Kami bisa mencegah. Tapi, jika sudah terjadi, ini urusan penegak hukum (KPK, Red),”papar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Menurut Haryono, posisi strategis untuk mengawal atau mengawasi pencairan TPP adalah Inspektorat Pemkab atau Pemkot. Nyatanya, peran Inspektorat daerah melempem. Hai itu terjadi, karena anggaran operasional mereka sangat minim. “Apalagi, tidak ada anggaran bagi inspektorat daerah untuk khusus mengawasi pencairan TPP,“ujarnya. Dia berharap, pencairan TPP tahun ini tidak se kacau tahun lalu. Sejumlah Kementerian terkait terus berembuk mencari solusi. Pembahasan juga melibatkan KPK. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengharapkan, besarnya anggaran TPP tahun ini diikuti dengan perbaikan sistem pencairan. “Harus bisa menjamin pencairan tepat waktu dan jumlah,“katanya. Untuk guru penerimaTPP, Sulistyo berharap agar yang bersangkutan meningkatkan kinerja. Guru penerima TPP harus lebih bersemangat, berdisiplin, bertanggung jawab, termotivasi, dan tertib dalam mengajar. ”Peningkatan ini tidak perlu langsung drastis. Intinya harus naik,“katanya. ( JP, Ingun, Esha )