News Room, Rabu ( 21/08 ) Sedikitnya 1.202 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kabupaten Sumenep diusulkan untuk diganti. Para penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) itu dinilai salah sasaran dan tidak layak menerima program kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kepala Pos Indonesia Sumenep, Suhartono Anton Sujarwo menjelaskan, pengajuan penggantian bagi 1.202 penerima BLSM tersebut masih dalam proses. “Penggantian bagi ribuan penerima BLSM itu masih proses pengajuan, semua KPS sudah kami kirimkan ke pusat beserta persyaratan penggantinya,”kata Suhartono, Rabu (21/08). Menurutnya, usulan penggantian BLSM dikarenakan sejumlah Kepala Desa yang bersangkutan menolaknya. “Sejumlah Kades menolak menerima KPS itu, karena jumlah yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan Kades, dan sebagian penerima sudah dinilai tidak layak menerima bantuan program tersebut,”terangnya. 1.202 penerima program BLSM yang diusulkan diganti, lanjut Suhartono, tersebar di sebelas Kecamatan, diantaranya Kecamatan Kota Sumenep, Bluto, Saronggi, Ambunten, Batang-batang, Ganding, Manding, Rubaru, Lenteng, Dasuk dan Desa Giligenting. Penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM yang diusulkan pergantian itu sesuai berita acara dari kades masing-masing. “Dari sejumlah penerima yang diusulkan untuk diganti itu, pada pencairan tahap pertama bantuan tidak diambil. Namun, setelah ada pergantian penerima, jatah pada tahap pertama itu bisa diambil ditahap berikutnya tanpa ada pengurangan,”ujarnya. Ia menambahkan, untuk nama yang sudah terdaftar di penerima BLSM itu diminta diganti dengan nama lain, yang lebih layak untuk menerimanya. “Semua nama yang diusulkan untuk diganti itu sudah pengetahuan kades dan tokoh masyarakat, sehingga tidak mungkin terjadi gejolak,”ungkapnya. Sesuai data di Kantor Pos Sumenep, realisasi BLSM diwilayah setempat yang dimulai per tanggal 30 Juni hingga 20 Agustus ini sebanyak 112.687 penerima atau 96,83 persen dari 116.378 penerima yang tersebar di 27 Kecamatan. ( Nita, Esha )