News Room, Kamis ( 22/05 ) Sejumlah anggota DPRD Sumenep menyatakan menolak terhadap program pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, sebagai antisipasi kenaikan harga BBM. “BLT akan diterima, jika data penerima sudah dinyatakan fit. Jika belum, tolonglah ditangguhkan dulu,†kata anggota DPRD Sumenep, Sitrul A. Musa’ie, S.Ag. Menurut Sitrul, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pemutakhiran data bagi masyarakat miskin, agar BLT itu betul-betul tepat sasaran. “Secara umum BLT itu baik, tapi sasarannya yang kurang efektif. Sebab, masih ada masyarakat yang mampu mendapat BLT,†terangnya. Hal senada juga dilontarkan anggota DPRD asal kepulauan Masalembu, Muhammad Yusuf. Sesuai hasil pantauan pencairan BLT pada 2005 lalu, ada yang salah sasaran, seharusnya tidak menerima tapi menerima, sedangkan yang layak menerima BLT, justru tidak masuk dalam pendataan pencairannya. “Ya, sebelum data itu betul-betul fit, BLT jangan dulu dicairkan,†paparnya. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Sutaryono mengatakan, pihaknya akan melakukan pemutakhiran data bagi masyakat miskin. Sebab, data tahun 2005 lalu itu dinilai sudah tidak fit lagi. Pemutakhiran data itu akan dilakukan, jika sudah ada instruksi dari pemerintah pusat dalam pengucuran BLT. “Saya tidak bisa memastikan, kapan pemutakhiran data akan dilakukan. Sebab, hingga sekarang belum ada gambaran jika Sumenep akan menerima kucuran BLT,†terangnya. ( Nita, Esha )