TAHUN 2007, KINERJA PEMERINTAHAN HARUS SISTEMATIS
Sumenep-Kominfo News Room : Pergantian tahun merupakan sebuah rutinitas yang alamiah, tapi dalam perspektif manajemen pemerintahan, seorang birokrat harus melakukan refleksi secara komprehensif terhadap apa yang telah dilakukan selama 2006 serta mendesain secara sistematis apa saja yang akan dilakukan pada 2007. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Propinsi Jatim, I Made Sahariana, SH, MM saat menutup Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan 50 Tahun 2006-2007, di Kampus Bandiklat Jl. Kawi Malang, Jumat (05/01) kemarin. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dievaluasi aparatur selama tahun 2006. Di antaranya, kepekaan aparatur dalam mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan politik masih sangat kurang, sehingga kedudukan pemerintah yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertical top down dari pada horizontal partisipatif. Selain itu, sistem organisasi pemerintah yang masih belum efisien yang ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi. “Bahkan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang seharusnya dapat diserahkan kepada masyarakat, masih ditangani pemerintah,†ujar Made. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memerankan fungsinya sebagai agen pembaharu, pelayan dan pemberdaya masyarakat, serta fungsinya sebagai pengendali peraturan dengan melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator. Fungsi itu menurut dia, harus diiringi oleh peningkatan layanan kepada masyarakat secara optimal dengan standar layanan yang cepat, tepat, memuaskan, transparan dan non diskriminatif. Hal itu juga lanjut Made, menuntut profesionalisme di kalangan birokrasi yang meliputi empat hal. Pertama, sumber daya manusia yang punya profesionalitas dan kapabilitas yang memadai, netral serta didukung dengan etika dan moral yang sesuai dengan budaya bangsa. Kedua, punya kemampuan kompetensi dan kode etik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memoderenisasi administrasi negara dengan mengaplikasikan teknologi komunikasi dan informasi yang tepat guna. “Kita harus yakin, bahwa peranan aparatur pemerintah masih sangat kuat dalam memobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri,†tegasnya. Diklat Pra Jabatan Golongan II Angkatan 50 tahun 2006-2007 diikuti sebanyak 248 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari berbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. ( JNR, Esha )
Berita Terbaru
