Tahun 2012, Alokasi Dana Bantuan Bidang Keagamaan Akan Ditambah
News Room, Senin ( 25/07 ) Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana untuk menambah alokasi dana bantuan bidang keagamaan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012. Bupati Sumenep, Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si saat penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan dan bidang keagamaan tahun anggaran APBD 2011 di gedung KOPRI, Senin (25/07) mengatakan, meski bantuan sosial kemasyarakatan dan keagamaan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah, namun pihaknya ingin alokasi dana bantuan bidang keagamaan pada APBD tahun 2012 bertambah dari APBD 2011. Penambahan alokasi dana bantuan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di APBD 2012 setidaknya sama dengan alokasi dana bantuan bidang keagamaan di APBD 2010. ”Saya bersama Wakil Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi A (tadi diruang tunggu), sudah menyampaikan untuk berupaya menambah alokasi bantuan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, sebab kami pada dasarnya saat pembahasan APBD 2011 dalam pengajuannya, program tersebut cukup banyak contohnya untuk masjid yang diusulkan sebanyak 200 lembaga, tapi setelah pembahasan disetujui 28 masjid, mushallah/langgar sebanyak 400 lembaga yang disetujui setelah pembahasan hanya 40 lembaga. Tapi yang jelas menurunnya aloaksi dana tersebut bukan kesalahan DPRD,”tegasnya. Bupati menyatakan, menurunnya alokasi dana bantuan sosial kemasyarakatan dan kegamaan bukan akibat kepemimpinannya yang tidak peduli untuk program tersebut, namun sebagai bentuk realita dari kekuatan anggaran di APBD. Karena itu, diharapkan warga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan provokasi politis yang menyudutkan Bupati yang menyebabkan menurunnya alokasi dana bantuan sosial kemasyarakatan dan kegamaan. ”Sejatinya, Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan kami tetap komitmen untuk memperjuangkan alokasi dana bantuan tersebut. Saat ini, diluar sana, pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad dan Intihanan, sudah berhembus berita, bahwa kalau Bupatinya Busyro Karim bantuan keagamaan untuk masjid musholla, guru ngaji dipangkas (dikurangi). Padahal kami sudah mengusulkan banyak pada pengusulan APBD, tapi hasil pembahasan APBD, hasilnya memang ada pengurangan, sebagai realita dari anggaran yang ada di APBD,”ungkapnya. Ditempat yang sama Ketua Komisi A DPRD Sumenep, H. Abrori Mannan, S.Ag mengungkapkan, dari awal pihaknya memiliki aspirasi bagaimana bantuan tersebut sama dengan tahun kemarin, namun kendalanya pada saat pembahasan memasuki masa transisi, perubahan mitra kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat, yang sebelumnya di Komisi B dipindah ke Komisi A. Akibat masa transisi tersebut, pihaknya belum bisa berjuang secara maksimal untuk meminta penambahan alokasi dananya pada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep. Karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Sosial untuk mengajukan penambahan anggaran dana pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2011. ”Kami sudah meminta pimpinan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah untuk mengusulkan penambahan dananya di PAK, meskipun penambahan dana tersebut tidak 100 pesren sama dengan tahun 2010,”tambahnya. Sementara itu, alokasi bantuan sosial kemasyarakatan dan keagamaan tahun 2011, yakni masjid sebanyak 28 lembaga, musholla 40 lembaga, pondok pesantren 18 lembaga, guru ngaji 267 orang, gereja 2 lembaga, dan klenteng 1 lembaga, serta organisasi keagamaan. Sedangkan pada tahun 2010 di APBD untuk masjid sebanyak 150 lembaga, musholla sebanyak 285 lembaga, guru ngaji 660 orang, pondok pesantren sebayak 30 lembaga, gereja 2 lembaga, dan klenteng 1 lembaga, serta organisasi kegamaan sebanyak 143 lembaga. ( Yasik, Esha )
Berita Terbaru
