News Room, Rabu ( 08/08 ) Pemerintah mengisyaratkan bakal melanjutkan kebijakan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah perlu membagi alokasi anggaran dengan kebutuhan di sektor lain. “Kita akan pastikan bahwa porsi subsidi dalam APBN betul-betul harus pas,”katanya seusai rapat koordinasi di kantor pusat Pertamina kemarin (07/08). Meski pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2012 menembus angka 6,4 persen, SBY meyakini capaian tersebut bisa lebih tinggi. “Karena itu, harus ada rasio yang baik untuk efisiensi dan mengurangi subsidi,”lanjut dia. SBY belum memberikan gambaran besaran subsidi yang rencananya disampaikan dalam penyampaian nota keuangan 16 Agustus mendatang. “Yang jelas, kalau APBN kita terlalu besar disedot untuk subsidi, ruang untuk yang lain menjadi sangat kecil.” Misalnya, kebutuhan infrastruktur yang dinilai masih kurang. Padahal, jika infrastruktur kurang, investasi bisa terhambat. Jika investasi tak bergerak, pertumbuhan tidak tumbuh bagus dan lapangan kerja tidak tercipta. SBY mengungkapkan, kebijakan penghematan atau konversi BBM tetap akan dilanjutkan. “Tahun ini, kita memang tidak menaikkan BBM, tapi pilih cara yang lain. Kecuali, ada perubahan (harga minyak) yang sangat luar biasa pada tingkat dunia.” Menurut dia, dengan tidak menaikkan harga BBM, konsekuensinya adalah volume konsumsi akan naik. Karena itu, dia meminta Menteri ESDM, Jero Wacik serta Menteri Keuangan, Agus Martowardojo bertemu DPR dan mendiskusikan konsekuensi yang harus ditanggung dari tidak naiknya harga BBM. “Ini harus dibicarakan baik-baik,” tegasnya. Karena opsi kenaikan harga menjadi pilihan terakhir, pemerintah akan menempuh berbagai upaya untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi. Misalnya, melalui program penghematan, program pembatasan, maupun konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menambahakan, saat ini memang sudah ada indikasi akan membengkaknya subsidi seiring dengan tingginya konsumsi BBM. “Yang jelas kuota 40 juta kiloliter (kl) pasti terlampaui,” katanya. Karena itu, lanjut dia, dirinya segera bertemu Menteri ESDM, Jero Wacik untuk membahas detail proyeksi konsumsi BBM hingga akhir tahun ini. “Dari situ, baru nanti kita lihat berapa besar kebutuhan tambahan subsidinya,” ucapnya. Berdasar kalkulasi awal Menteri Keungan, kebutuhan subsidi BBM tahun ini bakal menembus angka Rp. 216,8 triliun. Artinya, jauh diatas pagu anggaran Rp. 137,4 triliun, sehingga dibutuhkan tambahan subsidi sekitar Rp. 78,6 triliun. ( JP, Fery )