Tinggal Verifikasi, Dana JPES Segera Turun Awal Romadlan
News Room, Jum’at ( 29/08 ) Meski sebelumnya, dana Jaring Pengaman Ekonomi Sosial dan Ekonomi (JPES) dan dana Program Antisipasi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM (PAM-DKB) diperkirakan akan turun sekitar awal bulan Agustus 2008 lalu. Namun hingga saat ini masih belum turun. Karena itu Bappeda Sumenep melaksanakan verifikasi Rencana Anggaran Proyek (RAP) terhadap beberapa Kecamatan dan Desa yang mendapatkan alokasi dana tersebut. Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Ir. H. Soengkono Sidik, S.Sos, M.Si ketika ditemui News Room di kantornya Jum’at (29/08) usai menggelar rapat verifikasi bersama para Camat di Aula Bappeda Sumenep. â€ÂSebenarnya sesuai hasil laporan Tim teknis, semua sudah lengkap dan dana sudah ada di Gubernur Jatim dan tinggal kesiapan daerah. Tinggal hanya melengkapi RAP, kemudian nomor rekening Pokmas dimasing-masing Desa penerima, setelah itu dimungkinkan akan turun para awal Ramadhan ini,â€Âujar H. Soengkono. Meskipun dana yang dianggarkan tahun 2008 ini turun sekitar 50 persen dari anggaran tahun lalu, namun menurut H. Soengkono diharapkan dana tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat bawah, khususnya bagi penerima program tersebut. Sebab penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan kepentingan di Desa sendiri yang lebih di fokuskan pada pembangunan fisik padat karya yang sasarannya untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Bahkan diakui H. Soengkono, program JPES dan PAM-DKB ini justru anggaran untuk fisik hanya sekitar 40 persen. Sedangkan 60 persen malah dialokasikan untuk upah kerja masyarakat. Hal itu menurut H. Soengkono Sidik semata-mata memang untuk pemberdayaan masyarakat setempat, agar bisa bekerja di Desanya sendiri, dengan upah yang cukup memadai. H. Soengkono menegaskan, tidak ada istilah biaya adminitrasi, operasional dan sebagainya. Apalagi potongan untuk perangkat, sebab Kepala Desa dan Camat sendiri sudah ada anggarannya, yakni pada Biaya Operasional Proyek (BOP). Jadi, tidak bisa mengotak atik anggaran yang sudah ada. Sekedar diketahui, anggaran APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2008 sekitar Rp. 5 milyar lebih untuk 67 Desa, yang masing-masing Desa akan mendapatkan Rp. 70 juta hingga Rp. 80 juta. Sedangkan untuk APBD Kabupaten berkisar Rp. 2 milyar lebih untuk 33 Desa. Sementara pada anggaran tahun 2007 lalu, APBD Propinsi sebesar Rp. 10 milyar untuk 123 Desa, dan APBD Kabupaten sekitar Rp. 4 milyar lebih. ( Ren, Esha )
