Tuntutan Petani Garam Se Madura Masih Diproses
News Room, Kamis ( 27/09 ) Tuntutan petani garam se Madura, hingga saat ini masih diproses oleh pemerintah pusat. Sebab, upaya petani garam Madura bersama Anggota Komisi B DPRD Sumenep, untuk menemui Menteri Koorinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa, pada Senin (24/09) lalu, tidak berhasil. Ketika para petani garam bersama Komisi B DPRD ditiga Kabupaten di Madura, yaitu Sampang, Pamekasan dan Sumenep serta Komisi B Propinsi Jawa Timur dijadwalkan bertemu Menko Perekonomian, ternyata tidak bisa ditemui, karena sedang mengikuti lawatan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ke Amerika. Mereka hanya ditemui oleh asisten Menko Perekonomian. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Dwita Andriani, S.Psi menjelaskan, meski hanya bertemu dengan asisten menko perekonomian, namun para petani garam Madura dan sejumlah wakil rakyat yang duduk dikomisi B DPRD se Madura, tetap menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke Jakarta untuk menyampaikan sejumlah persoalan dibidang garam. “Jadi, pertemuan kemarin hanya sebuah ajang penyampaian keluh kesah mengenai persoalan garam di Madura. Karena bukan pengambil kebijakan, maka Assisten Menko Perekonomian hanya mencatat saja seluruh tuntutan petani garam Madura, yang kami ajukan tersebut,” kata Dwita, Kamis (27/09). Tuntutan yang diajukan itu, kata Dwita, memang hasil pertemuan petani garam se-Madura, yang digagas Komisi B DPRD Sumenep, beberapa waktu lalu, diantaranya dan dianggap paling penting, adalah pemerintah agar menghentikan importir garam mulai sekarang hingga tahun 2013 nanti, khususnya garam konsumsi. “Semua aspirasi kami sudah ditampung dan akan disampaikan kepada Menko Perekonomian. Tapi paling tidak persoalan yang kami rasakan sudah bisa diketahui oleh Menko Perekonomian,” terangnya. Dwita mengungkapkan, karena tidak bisa bertemu langsung dengan Menko Perekonomian, para petani garam se-Madura tetap meminta agar dijadwalkan ulang, agar bisa mendengarkan langsung keluhan yang menjadi kendala bagi petani garam di Madura. “Kami minta agar dijadwalkan ulang pertemuan ini. Karena kami nilai kalau hanya ditemui oleh asistennya, tidak semua persoalan yang dialami petani garam ditiga kabupaten di Madura ini diterima oleh menko perekonomian,”ungkapnya. Selain itu, Dwita juga berharap, supaya pemerintah bisa menekan sejumlah perusahaan untuk membeli garam rakyat sesuai dengan HPP (harga patokan pemerintah). “Jika tidak, kami khawatir para petani akan nekat melakukan aksi yang lebih besar lagi. Sebab, kami mendapat informasi kalau dalam jangka waktu 1-2 minggu kedepan harga beli garam rakyat tidak ada perubahan atau tidak sesuai HPP, dimana kwalitas 1 seharga Rp. 750,00 per-kilogram, dan kwalitas 2 seharga Rp. 550,00 per-kilogram, mereka akan menutup pintu masuk jembatan surabaya-madura dengan garam, sehingga akses Suramadu tidak bisa digunakan,”pungkasnya. ( Nita, Esha )
