• ADMIN
• 17-06-2006
• 496 Kali

WAPRES RI CARI MASUKAN PENANGANAN KORUPSI KE JATIM

Sumenep-Kominfo News Room : Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla melalui Kedeputian Seswapres Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, mencari masukan tentang penanganan korupsi ke Jawa Timur. Asisten Ketataprajaan Sekda Propinsi Jawa Timur, Drs. Chusnul Arifin Damuri, M.Si, MM saat membuka dialog “Guna Pengambilan Langkah serta Penyusunan Kebijakan maupun Pelaksanaan Penanganan Kasus Korupsi” di Bapeprop Jawa Timur Surabaya, Jumat kemarin (16/06) mengatakan, ada dua perhatian utama dalam penanganan kasus korupsi, pertama yaitu percepatan penanganan korupsi di daerah yang ditangani penegak hukum dan lembaga pengawas sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua, penyusunan kebijakan pengawasan terhadap barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. “Masalah yang mendasar dalam penyelewengan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kemahalan harga, proses pengadaan, serta ketiadaan harga standart”, ujarnya. Dikatakannya, tugas-tugas pengawasan harus dilaksanakan lebih koordinatif, hal ini untuk mewujudkan kinerja yang efektif, efisien serta bermanfaat positif bagi kebijakan pengawasan. Sementara itu, Deputi Seswapres Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, Ir. Iswari, MM mengatakan, pembentukan Kedeputian ini merupakan implementasi dari gagasan Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla, serta mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan untuk memonitoring dan evaluasi kinerja lembaga pemerintahan di bawah Presiden/Wakil Presiden, baik pusat maupun daerah. Dasar pembentukannya tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 31 tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet juncto, serta Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 01 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Negara. Dialog ini, merupakan kerjasama antara Sekretariatan Wapres RI dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, bertema “Percepatan Penanganan kasus korupsi dan kebijakkan pengawasan hasil pengadaan barang dan jasa di Propinsi Jawa Timur”. Hadir dalam dialog tersebut, Deputi Sekretaris Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, Kejaksaan Tinggi Jatim, Kapolda Jatim, serta Kepala Badan, Dinas dan Kantor di lingkungan Pemprop dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur. (JNR, Esha )