YLBHM Tuntut Panwaslih Sumenep Transparan Anggaran Pilkada
News Room, Kamis ( 03/12 ) Puluhan warga yang mengatas namakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBHM) melakukan aksi ke Kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Sumenep, Kamis (03/11). Mereka menuntut Panwaslih agar transparan dalam penggunaan anggaran Pilkada senilai Rp. 8 miliar.
“Panwaslih harus transparan, karena kami menduga anggaran Pilkada Rp. 8 milyar itu lebih banyak dipakai untuk jalan-jalan," kata Sulaisi Abdurrazak, Korlap aksi, Kamis (03/12).
Selain itu, lanjut Sulaisih, kinerja Panwaslih juga harus ditingkatkan. Sebab, kualitas kinerjanya sangat buruk. Itu dilihat dari beberapa laporan pelanggaran kampanye pasangan calon kepala daerah terabaikan.
“Kami sempat melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu paslon dan disertai bukti-bukti berupa foto kegiatan, tapi ternyata Panwaslih menilai hal itu melewati batas waktu pelaporan, padahal kegiatan itu dilaksanakan pada 5 November dan kami melaporkan pada 7 November,” terangnya.
Ia meminta, Panwaslih bersikap independen, tidak berpihak pada salah satu paslon, melainkan harus netral.
“Kalau memang Panwaslih menemukan beberapa pelanggaran, silahkan disampaikan ke publik,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslih Sumenep, Moh Amin menyatakan, setiap kebijakan yang diambil komisioner dipastikan mengacu pada aturan yang ada.
“Kami memutuskan sesuatu harus sesuai dengan fungsi dan kewenangan kami. Jika keputusan itu tidak sesuai aturan, siapapun berhak menuntut lembaga Panwaslih,” tegasnya.
Bahkan, Amin membantah jika anggaran Pilkada yang dialokasikan ke Panwas senilai Rp. 8 milyar hanya digunakan jalan-jalan.
"Tidak benar itu. Kami keluar Kota menghadiri rapat koordinasi dengan memakai anggaran perjalanan dinas. Besarannya pun diatur," paparnya.
Setelah mendapat penjelasan dari Ketua dan Komisioner Panwaslih Sumenep, Moh. Amin bersama Zamrud, para pendemo pun undur diri. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
