Bupati Tekankan PPNS Bersinergi Dengan Polres Sumenep
Media Center, Senin ( 04/10 ) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupten Sumenep meningkatkan komunikasi aktif dan sharing informasi dengan penyidik Polres Sumenep, agar segala persoalan-persoalan cepat tertangani.
Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si, mengatakan, eksistensi PPNS Pemerintah Kabupaten Sumenep perannya hanya dalam proses penyidikan pada tataran membantu penyidik Polres Sumenep, karena pemegang kendali proses penyidikan tetap berada di aparat kepolisian sebagai Koordinator Pengawas (Korwas).
“PPNS untuk membantu Polres Sumenep manakala ada persoalan hukum di wilayah Kabupaten Sumenep. Jadi tugas PPNS itu, sifatnya hanya membatu saja,” kata Bupati usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) PPNS dan Calon PPNS Kabupaten Sumenep tahun 2019, di Kantor Bupati, Senin (04/11/2019).
Bupati menyatakan, PPNS tidak bisa berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan kasus, karena tatarannya hanya membantu institusi Polri, sehingga dalam menangani kasus hukum harus bersinergi dengan Polres Sumenep.
Untuk itu, PPNS dan Polres Sumenep membangun komitmen agar mampu mempercepat menyelesaikan kasus penegakan hukum di Kabupaten Sumenep, mengingat secara geografis, terdiri dari daratan dan pulau-pulau yang memerlukan kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum.
“Diharapkan sinergitas PPNS dengan penyidik Polres Sumenep bisa secepatnya menyelesaikan kasus hukum di wilayah Kota Keris ini. Yang jelas PPNS Pemkab Sumenep tidak bisa menangangi semua kasus hukum, karena berkerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Bupati dua periode ini.
Peserta bimbingan teknis itu para ASN yang diproyeksikan sebagai calon PPNS dari Organisai Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Sementara, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berdasarakan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012.
PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana, dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
“Setelah terbentuknya PPNS, mereka harus bekerja secara optimal dan profesional supaya keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Bupati, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si. ( Yasik, Fer )
Berita Terbaru
