News Room, Jumat ( 02/12 ) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep akan terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan guru, khususnya para guru honorer Kategori dua (K2) dan guru kontrak di Kabupaten paling timur di Madura ini. Hal tersebut dalam rangka mensiasati kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kita tengah berupaya memperhatikan kesejahteraan K2 ini agar kekurangan guru di Sumenep ini tidak menghambat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah,’’ ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Drs. H. Ach. Shadik, M.Si kepada wartawan, Jum’at (02/12).
Diakui mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini, jika kekurangan guru di Kabupaten setempat akibat banyaknya guru yang telah memasuki masa pensiun, sedangkan pengangkatan PNS guru dalam beberapa tahun ini tidak ada.
Bahkan Shadik memperkirakan, jika rekrutmen guru PNS masih tetap tidak dibuka hingga tahun 2020 mendatang, maka kekurangan guru akan semakin kritis, hingga bisa mencapai 2.500 guru, karena guru PNS diperkirakan hanya sekitar 3.500-an saja.
Sementara kekurangan guru terbesar untuk sekolah-sekolah di wilayah daratan Kabupaten Sumenep, yakni sekitar 1000 guru PNS. Dan di kepulauan diperkirakan kekurangan guru PNS sekitar 400 guru untuk semua jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga sekolah menengah (SMP dan SMA).
“Sedangkan jumlah guru honorer di Sumenep, baik di daratan dan kepulauan ada sekitar 2000 guru. Sementara ini cukup membantu dalam mengembangkan dunia pendidikan di Sumenep, meskipun kesejahetraan mereka belum mencukupi.” tambahnya.
Karena itu Shadik berharap rekrutmen PNS dari tenaga guru segera dilakukan, sehingga akan mengurangi krisis guru. Sebab, jika hanya mengandalkan kinerja guru sukarelawan, tanpa adanya perhatian kesejahteraannya, tentu akan kurang maksimal. ( Ren, Fer )