31 PERAHU MANGKRAK, NELAYAN TUNTUT KENAIKAN HARGA IKAN
Sumenep-Infokom News Room : Pasca Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per-1 Oktober 2005 lalu, ternyata membuat gelisah rakyat kecil, seperti halnya nelayan. Kondisi itu dinilai mencekik kehidupan para nelayan, sehingga membuat puluhan nelayan Kecamatan Pragaan, kemarin (selasa,04/10), mendatangi Komisi B DPRD Sumenep. Juru Bicara Perwakilan Nelayan Kecamatan Pragaan, Sofyan kepada News Room menuturkan, kedatangannya ini, untuk meminta Komisi B agar memfasilitasi menyelesaikan persoalan yang membelit kehidupan para nelayan. Karena menurut Sofyan, kenaikan harga BBM tersebut, tidak diimbangi dengan kenaikan harga ikan. Padahal, dengan kenaikan harga BBM itu, biaya operasional juga melambung tinggi. Akibatnya, 31 perahu milik nelayan tidak bisa beroperasi, mengingat perolehan hasil penjualan ikan tidak seimbang dengan biaya operasional. Karena itu, pihaknya menuntut komisi B DPRD Sumenep, agar menyampaikan tuntutannya kepada Pemerintah Pusat, untuk segera menaikkan harga ikan. Selain ia juga menuntut Pemerintah untuk menyediakan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan Pengucuran Kompensasi Subsidi BBM bagi nelayan. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumenep KH. Unais Ali Hisyam, ketika ditemui News Room usai tatap muka dengan para nelayan Kecamatan Pragaan mengaku, prihatin dengan kondisi yang dialami para nelayan tersebut. Unais juga menerangkan, seharusnya Pemerintah Pusat membuat kebijakan untuk menaikkan harga-harga hasil pertanian maupun kelautan, seiring dengan kenaikan harga BBM. Karena, hal itu hanya akan mencekik kehidupan para petani maupun para nelayan. Untuk itu Unais menandaskan, seyogyanya Pemerintah Pusat memberikan kebijakan terhadap harga sembako, maupun ikan, bukan malah diserahkan kepada mekanisme pasar. Karena itu, pihaknya berteriak sekeras-kerasnya, agar Pemerintah Pusat segera membuat kebijakan yang benar– benar berpijak kepada rakyat. Unais mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menyampaikan keluhan para nelayan Pragaan, karena ia khawatir, penyampaian keluhan para nelayan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dinilai buang-buang anggaran. Namun demikian, Komisi B DPRD Sumenep berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu para nelayan tersebut. ( Nita, Im, Esha )
Berita Terbaru
