Sumenep-Kominfo News Room : Dalam menunjang peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota DPRD Sumenep memberlakukan absensi dengan model tanda tangan, kurang menudukung tingkat pengawasan. Absensi dengan tanda tangan masih bisa terwakili pihak lain, sehingga keabsahannya meragukan. Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG), Raud Faiq Jakfar mengemukakan, meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan anggota Dewan harus merubah sistem absensi manual dengan sistem sidik jari, sebab selama ini, absent manual sering terjadi manipulasi, jika seseorang tidak masuk kerja tentu akan menitip kepada orang lain. Dengan merubah sistem absen manual dengan absen sistem komputer dengan sidik jari setiap hari, lanjut Raud, PNS dan anggota DPRD harus hadir sendiri karena tidak bisa menitipkan sidik jarinya. Lebih lanjut Raud menjelaskan, selain mengganti dengan abseni manual dengan sidik jari, juga perlu adanya razia bagi PNS yang berkeliaran diluar kantor dan bagi yang tertangkap, paling tidak mendapat peringatan, namun yang jelas dirinya menilai defenisi korupsi tidak hanya dari segi materi semata, meliankan aparatur pemerintah yang membolos kerja atau tidak melaksanakan tugas sesuai jam kerja termasuk juga korupsi waktu. ( Yasik, Esha )