Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 29-05-2014
  • 528 Kali

Aset Tak Bersertifikat, 6 Kali Sumenep Menyandang WDP

News Room, Kamis ( 29/05 ) Untuk ke enam kalinya Kabupaten Sumenep menyandang predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Faktor utama tidak berubahnya opini itu akibat sejumlah aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak bersertifikat. Opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Sumenep, membuat anggota DPRD setempat, bertindak tegas. Sebanyak 7 dari 8 fraksi, sepakat untuk membentuk Pansus (Panitia Khusus) aset. Ke tujuh Fraksi tersebut, yakni Fraksi Partai Bulan Bintang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Keadilan Demokrasi, Fraksi Golkar, dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama. Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama DPRD Sumenep, Moh. Husin menjelaskan, sudah saatnya dilakukan perbaikan aset di Pemkab Sumenep guna merubah opini dari WDP menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Enam kali berturut-turut Sumenep mendapat predikat WDP. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami sepakat membentuk Pansus aset. Salah satu kunci untuk mendapatkan WTP adalah beresnya administrasi tentang aset daerah,”katanya. Sementara, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep, Drs. Carto, MM mengungkapkan, opini WDP dari BPK tersebut sebenarnya mendekati WTP. Hanya sedikit temuan BPK yang menyebabkan Sumenep tidak lolos menjadi WTP, diantaranya masalah aset. “Beberapa aset kita yang nilainya nol. Misalnya di Dinas PU Pengairan. Ini ada sertifikatnya, tapi karena tidak beli, sehingga tidak ada nilainya. Nah, ini yang tidak boleh. Misalnya ini kita tidak beli, karena tanah stren kali, maka harusnya tetap diapraisal atau dinilai. Kan ada setifikatnya,”terangnya. Ia mengungkapkan, selain itu, sejumlah tanah aset Pemkab juga belum ada sertifikatnya. Termasak Kantor Bupati/Pemkab Sumenep, kemudian rumah Dinas Koperasi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “Tapi ini sudah mulai kami lakukan pengurusan sertifikatnya. Kami melakukan apraisal kerja sama dengan BPN,”ujarnya. ( Nita, Esha )