• ADMIN
• 08-07-2008
• 585 Kali

Banyuwangi Gali Referensi Di Sumenep

DPRD Sumenep News: Seruan mencari ilmu hingga ke Negeri China tampaknya memberikan ruang bagi terbukanya sekat-sekat wilayah yang terbatas. Garis teritorial tidak lagi menjadi pembatas. Sejauh mana pengetahuan dapat dijangkau sejauh itu pula jejak kaki dapat menapak. Itulah yang tampaknya mengilhami Komisi C DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan study banding pada 2/7 2008 lalu. Dipilihnya Sumenep sebagai daerah tujuan, karena Komisi yang membidangi masalah keuangan itu memandang pembangunan di Kabupaten Sumenep, khususnya dibidang keuangan, memiliki keunggulan tersendiri yang harus dipelajari. Menurut Pimpinan rombongan, yang juga Ketua Komisi C DPRD Banyuwangi, Pebdi Arisdiawan, SE, kedatangan mereka di bumi Sumekar dalam untuk mengetahui lebih banyak mengenai keunggulan program-program pembangunan Kabupaten Sumenep untuk dijadikan referensi. “Maksud dan tujuan kami hadir di Sumenep, yaitu dalam rangka untuk menggali informasi atas keberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan disini, sehingga apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar nantinya dapat kami jadikan referensi untuk program pembangunan di Kabupaten Banyuwangi”, ujarnya. Pebdi datang di Sumenep bersama 10 orang anggota Komisi C DPRD Banyuwangi lainnya, yaitu Wakil Ketua Komisi C Fauzan, Spd, Sekretaris Komisi C Muhyidin Yusuf, Drs. H. Utomo Dauwis, MM, Dra. Nasiroh, Drs. Syarifudin, Drs. Sudjarwo Arkat, MM, Dadang Wahyu, Nyoman Laksana, SH, Soekardi, dan Bernart Sipahutar. Rombongan study banding diterima Komisi B DPRD Sumenep yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD KH. Wakir Abdullah di ruang Graha Paripurna Dewan. Hadir sebagai tuan rumah, Wakil Ketua Komisi B Jamaluddin, SE, KH. Roji Fawaid Baidlowi, Drs. Syaiful Bahri, Miftahurrahman, S.Ag, Drs. Achmad Santoso, dan Hj. Endang Sri Rahayu. Sebelum memasuki substansi materi dialog, jalannya pertemuan diawali dengan sambutan selayang pandang dari kedua belah pihak tentang keberadaan dan potensi daerahnya masing-masing. Dari Banyuwangi selayang pandang disampaikan pimpinan rombongan Pebdi, sedangkan untuk Sumenep disampaikan KH. Wakir Abdullah. Dihadapan peserta pertemuan, Pebdi mengungkapkan, letak Kabupaten Banyuwangi berbatasan langsung dengan tiga daerah di Tapal Kuda dan dua batas laut. Di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso, sebelah Timur berbatasan langsung dengan selat Bali, dan sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samodra Indonesia. “Adapun luas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah 5.782,50 Km kubik, dengan rincian areal hutan 31,72 persen, areal persawahan 11,53 persen, areal perkebunan 14,21 persen, areal ladang 2,80 persen, areal tambak 0,31 persen, areal permukiman 21,66 persen, dan areal lain-lain 17,70 persen”, kata Pebdi. Selain itu, Pebdi melanjutkan, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175 km, panjang jalan hampir 1.800 km dan memiliki pulau sebanyak 10 pulau serta 35 buah Daerah Aliran Sungai (DAS). “Adapun jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1,5 juta orang lebih, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 272 jiwa/km kubik”, tambahnya. Jumlah penduduk sebanyak 1,5 juta orang itu memiliki mata pencaharian diberbagai sektor, diantaranya; sektor pertanian sebanyak 49.71 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 17,44 persen, sektor industri sebanyak 8,79 persen, sektor keuangan sebanyak 5,74 persen, sektor jasa dan transportasi/komonikasi sebanyak 11,01 persen, dan sektor lain-lain sebanyak 7,31 persen. Sedangkan keanekaragaman penduduknya meliputi etnis Osing, etnis Madura, etnis Bali, dan keturunan asing seperti etnis China dan Arab. “Untuk persentase pemeluk agama, di Banyuwangi terdapat 94,62 persen pemeluk agama Islam, 2,62 Hindu, 1,44 Protestan, 0,75 Khatolik, dan 0,54 Budha. Sepanjang acara dialog berlangsung, masalah keuangan di kedua daerah juga dikupas dan menjadi materi utama. Seperti apa disampaikan anggota komisi C DPRD Banyuwangi, Dra. Nasiroh, Ia melihat, antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Sumenep memiliki kesamaan dalam pengelolaan armada laut. “Saya ingin mengetahui, bagaimana Sumenep dalam mengelola armada laut menghadapi lonjakan harga BBM. Karena seperti yang saya ketahui, selama 2 tahun pengelolaan angkutan laut di Sumenep mengalami BEP (Break Even Point). Lantas bagaimana dengan modal pengelolaannya”, tanya Nasiroh. Mendapat pertanyaan seperti itu, perwakilan dari BUMD PT Sumekar Line menjelaskan, bahwa meskipun harga BBM belakangan ini mengalami lonjakan harga yang cukup besar, namun perusahaan tetap berupaya untuk mengoperasikan armadanya sesuai jadwal. “Perlu diketahui, sebagai usaha milik daerah, PT Sumekar Line tidak hanya mengejar profit saja. Tetapi juga mengedepankan pelayanan kepada masyarakat”, jelasnya. (Mam & Bim, Humas DPRD Sumenep)