BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS PERLU KESEPAKATAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
Sumenep-Kominfo News Room : Pembebasan biaya pendidikan tingkat SMA dan kesehatan terus bergulir, kendati sebelumnya kalangan DPRD Sumenep meminta Komisi D tetap mengalokasikan dananya dalam RAPBD tahun ini, namun hingga rapat paripurna penyampaian laporan Komisi-komisi, Senin pagi (22/05), anggaran dana tersebut belum juga terealisasi. Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep, Drs. Moh. Hanif mengatakan, pada intinya pihaknya juga menginginkan hal yang sama, bahwa pendidikan SMA, namun karena sampai saat ini belum mempunyai konsep yang jelas, pembebasan biaya harus dilakukan secara bertahap. Menurut Moh. Hanif, tahapan yang harus dimulai saat ini, yakni tentang data jumlah sekolah dan muridnya, termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Terkait dengan dana kesehatan, Moh. Hanif mengakui, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Dr. H. Moh. Anwar menyatakan belum siap, meraka meminta sebelum pembebasa biaya di gratiskan untuk dilakukan survey ATP dan WTP, bahkan mereka juga berharap adanya perubahan Perda tentang tarif kesehatan, sebab Perda yang berlaku saat ini merupakan Perda lama yang perlu direvisi. Menyinggung tentang kesiapan Pemerintah Daerah untuk program pembebasan pendidikan dan kesehatan ini, Moh. Hanif mengakui, pihaknya tidak dapat memastikan pemberlakukan pembebasan pendidikan dan kesehatan, sebab hal tersebut harus disepakti dua lembaga, yakni Eksekutif dan Legislatif. ( Yasik, Esha )
Berita Terbaru
