Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 23-11-2010
  • 454 Kali

Bupati Lakukan Kunjungan Kerja Di Kecamatan Rubaru

News Room, Selasa ( 23/11 ) Kunjungan kerja Bupati Sumenep, Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Wakil Bupati Sumenep, Ir. H. Soengkono Sidik, S.Sos, M.Si bersama jajarannya di Kecamatan Rubaru, Senin kemarin (22/11) banyak mendapatkan masukan dari berbagai unsur aparatur pemerintah di tingkat Kecamatan hingga Desa, termasuk para pendidik, tenaga kesehatan, Kepala Desa serta dari unsur masyarakat petani setempat. Seperti yang disampaikan Sekretaris Kecamatan Rubaru, yang menginginkan adanya rehab Kantor Camat yang kondisinya sudah rusak berat, sehingga mengkhawatirkan jika sewaktu-waktu ambruk. Selain itu juga berharap penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengadaan sepeda motor operasional bagi aparatur di Kecamatan. Disamping itu, juga adanya penambahan staf PNS, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. “Kami berharap adanya penambahan sarana dan prasana, serta pembinaan bagi aparatur di Kecamatan Rubaru, sehingga kedepan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan,”ujar Camat Rubaru, Drs. H. Moh. Nurhasan, M.Si. Sementara dari petugas Puskesmas juga berharap penambahan sarana serta tenaga medis untuk melayani pasien rawat inap. Sebab, dengan keterbatasan tenaga medis yang ada, untuk melaksanakan pelayanan maksimal akan kesulitan, sehingga kedepan tetap dibutuhkan tenaga medis maupun tempat pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Sedangkan dari aparatur Desa, berharap peningkatan Anggaran Dana Desa (ADD) serta program pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah menjadi janji politik Bupati dan Waskil Bupati Sumenep saat kampanye itu dapat diwujudkan. Disamping itu juga ada harapan agar transportasi raskin dapat ditingkatkan dan bisa dilakukan setiap bulan. Menanggapi masukan yang disampaikan itu, Bupati meresponsnya dengan baik, dan menjanjikan akan dipenuhi pada APBD tahun berikutnya, dan akan membahasnya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, jika anggaran itu memadai. ( JuP-12, Esha )