Depag Miliki Makna Penting Dalam Politik Dan Tata Pemerintahan
News Room, Kamis (03/01) Keberadaan Departemen Agama memiliki makna yang penting dalam politik dan tata pemerintahan kita. Pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946 atau lima bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan adalah suatu bukti, bahwa agama merupakan elemen yang sangat penting dan tekait secara fungsional dengan kehidupan bernegara. Departemen Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan isi Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 29. yaitu melindungi kepentingan agama dan umat beragama. Demikian sambutan tertulis Menteri Agama Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Bupati Sumenep Drs. H. Moch. Dahlan, MM saat menjadi Pimpinan Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti Departemen Agama mewakili Bupati Sumenep, bertempat di halaman Kantor Bupati Sumenep, Kamis (03/01). Adapun Tema yang diangkat pada peringatan Hari Amal Bakti ke 62 pada tahun ini yaitu “Dengan Reformasi Birokrasi, Departemen Agama Siap Mewujudkan Pemetintahan yang Bersih†maka seluruh jajaran Departemen Agama di semua tingkatan haruslah berupaya membangkitkan hal tersebut secara istiqamah dan konsisten dalam sikap dan perbuatan baik yang berkaitan dengan pekerjaan dan kedinasan, maupun perilaku sehari-hari serta menyadari bahwa essensi bekerja adalah ibadah yang selalu diawasi oleh tuhan, maka insya-allah, Departemen agama akan jadi lokomotif reformasi birokrasi di Negara kita. Pelaksanaan tugas operasional Departemen Agama berkembang seiring dengan dinamika kenegaraan. Selain itu, salah satu tugas esensial Departemen agama adalah membina kehidupan masyarakat dan bangsa agar selalu berada di atas sendi-sendi moral ke-Tuhanan menurut ajaran agama masing-masing. Perkembangan kehidupan beragama selama ini relatif menggembirakan terutama pada tataran pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan. Demikian pula dalam penyelenggaraan Ibadaha haji pembenahan terus dilakukan selain memangkas efisiensi biaya yang tidak perlu dan menjadi celah bagi berseminya praktik KKN. Namun, di sisi lain kita prihatin dengan arus deras pergeseran nilai, norma, akhlak dan budi pekerti yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang agamis, pemasalahan lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah berkembangnya fenomena baru dalam masyarakat yang memaknai lembaga perkawinan hanya semata-mata dianggap sebagai hubungan perdataan, yang berimplikasi lebih jauh terhadapa sikap dan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai suci kehidupan perkawinan dan keluarga menurut ajaran agama. Untuk itu, kepada unit organisasi Departemne Agama yang tugasnya berkaitan dengan urusan agama, diharapkan melakukan terobosan kebijakan dan program strategis di bidang pembinaan perkawinan dan pelestarian perkawinan. Jika keluarga dan rumah tangga sejahtera dan stabil, maka masyarakat dan negara akan juga sejahtera dan stabil. Seusai upacara Wakil Bupati Sumenep menyerahkan beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi dari Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sumenep. ( Soek )
