News Room, Jum’at ( 10/12 ) Gagasan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk mendirikan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) pada tahun 2010, mendapat aspresiasi positif Pemerintah Kabupaten Sumenep. Buktinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep siap untuk merealisasikan berdirinya Ponkesdes dimasing-masing Desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr. Susianto, M.Si mengatakan, pihaknya sangat mendukung berdirinya Ponkesdes untuk membangun pelayanan kesehatan terpadu pada tahun 2010, mengingat pembentukan Ponkesdes itu untuk mengerahkan pelayanan kesehatan masyarakat bisa dilakukan lebih dekat, lebih cepat dan lebih baik. â€ÂSetiap Ponkesdes petugas medisnya terdiri dari 1 orang Bidan dan 1 orang Perawat, dengan layanan kesehatan tidak hanya melayani ibu hamil, namun juga memberikan layanan bagi orang sakit dan kurang gizi,â€Âtegasnya. Pembentukan Ponkesdes yang menjadi persoalan, yakni tentang alokasi dana honorarium untuk penambahan petugas medisnya, sebab, jika menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, terasa sangat memberatkan. â€ÂKalau kami harus mengangkat tenaga honor medis baru yang menjadi permasalahan yakni honorariumnya. Sebab, jika honorium bagi 1 orang petugas medis sebulan sebesar Rp. 500.000,00 dengan tenaga kontrak sebanyak 100 orang bisa menghabiskan dana APBD sekitar Rp. 550 juta lebih. Tapi kami mengupayakan agar ada dana sharing dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.â€Âtambahnya. dr. Susianto menyatakan, untuk rekrutmen petugas medis memprioritaskan warga setempat atau warga yang berdekatan dengan lokasi Ponkesdes. Sementara untuk prioritas pembentukan Ponkesdes bagi Desa terpencil dan sulit terjangkau, dengan catatan Desa itu tidak ada Puskesmas, tidak ada Puskesmas Pembantunya, dan tidak ada Polindes yang rumah bidannya dijadikan tempat layanan. ( Yasik, Esha )