Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 17-04-2007
  • 915 Kali

Dinkes Jatim Kembangkan Program SKP

Sumenep-Kominfo News Room : Dinas Kesehatan Propinsi Jatim tahun ini membuat terobosan baru yakni membuat program Sistem Kesehatan Propinsi (SKP). Program ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan pembangunan kesehatan, yang melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, agar sasaran pelayanan kesehatan masyarakat tercapai. Kepala Subdin Penyusunan Program Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Drs. H. A. Mudjib, MSc, MARS di kantornya Surabaya, Senin (16/04) mengatakan, masalah kesehatan masyarakat harus mendapat prioritas utama. Dengan adanya program SKP pembangunan kesehatan di Jatim bisa terwujud. “Program ini merupakan tindak lanjut Sistem Kesehatan Daerah (SKD),” ujarnya. SKP ini mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Ini dilakukan untuk menyelaraskan program-program di bidang kesehatan. Pelaksanaan SKP ada enam sub sistem program, yakni upaya kesehatan, pembiayaan masyarakat, sumber daya kesehatan, obat-obatan, pembekalan kesehatan, dan manajemen kesehatan. Program upaya kesehatan masyarakat, menyangkut tentang pencegahan penyakit yang berada di Puskesmas, karena Puskesmas sebagai layanan kesehatan dasar berdiri sendiri, yaitu sebagai Unit Pengelola Tehnis Daerah (UPTD) di bawah pengawasan Kabupaten/Kota masing-masing. Berdasarkan data Dinkes Jatim, jumlah Puskesmas mencapai 929 unit, RSUD jumlahnya 45 unit, RS swasta jumlahnya 58 unit, RS BUMN 11 unit, RS TNI/Polri 20 unit, dan RS Khusus (RS Paru, Kusta)10 unit. Program pembiayaan masyarakat yakni tatanan yang menghimpun berbagai upaya baik perseorangan maupun kelompok secara terpadu untuk saling mendukung seperti memberikan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan cuci tangan di lingkungan sekolah dari pra TK hingga SLTA. Untuk program pembiayaan kesehatan masyarakat miskin alokasi dana di masing-masing daerah tidak sama karena harus sesuai dengan Pendapatan asli Daerah (PAD), yakni berkisar 6%-10% dari APBD. Program sumber daya kesehatan terkait dengan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Seperti dokter spesialis saat ini masih tertumpu di perkotaan. Ini dikarenakan setelah lulus sekolah kedokteran mereka enggan ditempatkan di daerah, sehingga masyarakat di daerah belum terlayani oleh tenaga spesialis yang diharapkan. “Ukuran untuk satu dokter saat ini melayani 7 -10 ribu pasien. Berdasarkan data, dokter spesialis sebanyak 1.324 orang, Magister Kesehatan (Mkes) 233 orang, dokter umum 3.197 orang, dan apoteker 238 orang,” ungkapnya. Program obat-obatan ditekankan pada hal-hal yang menyangkut pengelolaan obat, seperti apotek desa, apotek rakyat, tentang distribusi, penggunaan yang benar sesuai dengan dosis, penyimpanan dan stok untuk bencana alam. Program pembekalan kesehatan dengan mengadakan sosisalisasi ke 38 Kabupaten/Kota, di mulai dari Kabupaten Gresik hingga selesai. Sedangkan Program manajemen kesehatan menyangkut kesehatan masyarakat, terkait dengan kebijakan kesehatan daerah masing-masing untuk menekan angka kematian ibu dan bayi dan harapan hidup meningkat dari 67 menjadi 69 tahun, sedangkan rata-rata harapan hidup di Jatim mencapai 67 tahun. ( JNR, Esha )