DPMD dan Lakpesdam NU Sumenep Gelar Halaqah BUMDes
Media Center, Selasa (20/12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep bersama Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Sumenep menggelar acara Halaqah BUMDes di salah satu hotel di Jalan Trunojoyo Sumenep, Selasa (20/12/2022).
Hal ini dilakukan untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), update informasi perkembangan BUMDes, dan berbagi pengalaman pengelolaan BUMDes berbasis masyarakat di Kabupaten Sumenep yang didampingi oleh Lakpesdam NU Sumenep.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Ir. Edi Rasiyadi, M.Si. yang hadir membuka acara menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap melakukan pembinaan dan mendukung semua hal dalam rangka pengembangan dan kemandirian BUMDes.
“Pada dasarnya pemda Sumenep siap melakukan pembinaan, siap melakukan supporting semua hal dalam rangka pengembangan dan kemandirian dari BUMDes yang ada,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pendirian BUMDes adalah dalam rangka mengelola potensi yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli.
“Didirikannya BUMDes adalah dalam rangka mengelola potensi desa, baik itu asetnya, lingkungannya, yang dikelola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa,” ingatnya.
Terkait dengan pendampingan BUMDes di tiga desa di tiga kecamatan berbeda, ia berharap agar dapat direplikasikan kepada desa lainnya di Sumenep.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marg ini juga berharap agar BUMDes dikelola secara mandiri, mampu menjalin kemitraan dengan usaha-usaha kecil yang dikelola masyarakat desa.
Sementara itu Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf, AP. M.Si menyampaikan bahwa dari 330 desa di Kabupaten Sumenep saat ini sudah terbentuk 323 BUMDes, dan 266 di antaranya sudah mendaftar sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2021.
“Rinciannya 19 masih mendaftar nama, 201 terverifikasi namanya, artinya tidak ada nama yang sama, 27 masih mendaftarkan sebagai badan hukum, dan 19 BUMDes sudah terbit badan hukumnya,” terangnya.
Acara yang melibatkan forum Masyarakat Madani Sumenep (MMS) dan United States Agency for International Development (USAID) juga menyampaikan hasil program percontohan BUMDes tiga desa berbasis masyarakat hasil pendampingan Lakpesdam NU Sumenep.
Tiga desa tersebut adalah Desa Rubaru Kecamatan Rubaru, Desa Lenteng Timur Kecamatan lenteng, dan Desa Talaga Kecamatan Ganding.
(Miko, Han)
Berita Terbaru
