• ADMIN
• 01-12-2009
• 434 Kali

Fraksi PDIP Siap Perjuangkan Anggaran Pilkada 2010

News Room, Selasa ( 01/12 ) Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep, yang disepakati oleh Tim Anggaran (Timgar) Eksekutif dengan Badan Anggaran (Banggar) Legislatif sebesar Rp.15 milyar, dan dianggap minim oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, ternyata mendapat perhatian dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep, Deki Purwanto mengatakan, pihaknya memang mendapat informasi bahwa anggaran Pilkada 2010 nanti yang diperuntukkan untuk 2 kali putaran sangat minim. Untuk itu, pihaknya akan siap memfasilitasi guna mempertemukan antara KPU dengan Badan Anggaran Legislatif. “Kami akan mencoba memfasilitasi mempertemukan keduanya, untuk mengetahui item-item mana yang perlu dilakukan pemangkasan,”terang Deki, pada wartawan di kantornya, Selasa (01/12). Ia menjelaskan, jikalau realitanya sesuai dengan peruntukannya bahwa dana pilkada Rp.15 milyar itu betul-betul tidak cukup dua kali putaran, maka mau tidak mau kami akan perjuangkan. “Kalau memang faktanya dana itu tidak cukup, kami akan perjuangkan supaya dilakukan penambahan anggaran. Itu demi suksesnya pelaksanaan Pilkada Sumenep 2010 mendatang,”tegasnya. Sementara, Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep, Syaiful Hasan mengatakan, besaran anggaran Pilkada itu sudah merupakan keputusan Tim Anggaran dan Badan Anggaran. Pihaknya tidak mungkin menaikkan anggaran Pilkada itu. “Terus terang kami tidak bisa menaikkan anggaran Pilkada lagi. Masak yang lain terjadi penurunan, kami justru akan menaikkan anggaran Pilkada, kan tidak logis,”ujarnya. Dengan anggaran sebesar Rp. 15 milyar itu, kata Syaiful, KPU harus bisa mengatur sedemikian rupa, supaya mencukupi pelaksanaan Pilkada 2010 nanti. “Masak dengan Rp. 15 milyar, KPU tidak bisa menyukseskan Pilkada. Tolonglah, item yang bisa dikurangi, mohon dikurangi anggarannya,”ungkapnya. Syaiful menambahkan, untuk memastikan anggaran Pilkada sebesar Rp. 15 milyar itu, tidak cukup 2 kali putaran, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan hearing dengan KPU Sumenep. ( Nita, Esha )