Harapan Para Aktifis Kepada Para Anggota Dprd Sumenep
News Room, Jum’at ( 11/09 ) Ada beberapa harapan para aktifis di Kabupaten Sumenep yang ingin diungkapkan kepada DPRD Sumenep, baik mealui berbagai upaya seminar, unjuk rasa, mengirim surat hingga menyampaikan langsung kepada para wakil rakyat di DPRD Sumenep. Namun ada pula yang dilakukan melalui komentar-komentar mereka melalui media cetak maupun elektronik. Seperti halnya yang diakui Sekretaris Umum HMI Cabang Sumenep, Wiyanto Kawiriyan. Menurutnya, apa yang disampaikan itu diharapkan dapat lebih memberikan motivasi anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. "Saya juga punya harapan besar agar anggota DPR Sumenep yang baru benar-benar dapat melaksanakan 3 fungsi besar sesuai Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Susduk MPR-RI, DPR-RI, DPD dan DPRD, yakni fungsi legislasi, budget (anggaran) dan pengawasan (controlling) terhadap kinerja eksekutif. Serta memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan bangsa, bukan terjebak pada ketidak dewasaan dalam berpolitik,"ujarnya. Wiyanto sempat menyoroti persoalan yang sejak awal sering dijadikan wacana politik kurang sehat, yakni tentang kubu incumbent dan non incumbent yang justeru melahirkan kontroversi sesama anggota dewan. Seharusnya, jika sudah terpilih melalui pertarungan hebat pada Pemilu Legislatif lalu, bukan lagi berpikir diri dan golongan, namun bagaimana perpikir untuk kepentingan semua rakyat. Harapan lainnya juga diungkapkan Aktifis Pendamping Anak Putus Sekolah, Isti Farhyana. yang memiliki harapannya kepada wakil rakyat hendaknya tulus mendengarkan aspirasi rakyat, melayani rakyat sepenuh hati, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Misalnya ketika terjadi kasus komersialisasi KTP, KK,SKCK dan berbagai pelayanan kepada masyarakat, hendaknya bisa menyadap persoalan itu untuk dicarikan solusi terbaik, agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Sementara terkait dengan kegiatan yang selama ini dilakukan Isti mengaku, ternyata kemiskinan dan anak yang tidak sekolah masih cukup banyak, dan itu harus menjadi tekat bersama agar segera berkurang dan semua harus sekolah. Karena itu Dewan harus rajin jalan-jalan ke Desa-desa, dan jangan hanya waktu kampanye dulu saja sering turun, sehingga benar-benar mengerti dan dapat berpikir bagaimana mencari solusi apa yang dibutuhkan rakyat. "Saya masih melihat adanya ketidak merataan pembangunan hingga ke Desa terpencil banyak yang miskin dan sekolah, sehingga jika mereka turun, nantinya bersama pemerintah bisa memberdayakan mereka, jika perlu juga mendampingi mereka sampai berhasil."ujarnya. Ada hal lain lagi soal banyaknya guru sukarelawan (sukwan) yang terkadang dipekerjakan oleh guru yang PNS, dipaksa masuk full dengan beban banyak jam mengajar. Tanpa merasa bersalah mereka yang sudah PNS malah lebih banyak memberikan beban kepada guru sukwan, sementara dirinya senang dengan gaji yang diterimah penuh setiap bulannya. Karena itu komisi yang membidangi pendidikan nantinya juga bisa melakukan kontrol terkait fenomena yang betul-betul terjadi dibawah. ( Ren, Esha )
