Hasil Lokarya Verifikasi Data Stunting Harus Diseriusi Seluruh Stakeholder
Media Center, Selasa ( 09/08 ) Dari hasil Lokakarya Verifikasi Data Stunting berdasarkan data Pendataan Keluarga (PK) dan Pemadanan Data Layanan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, kerja sama Pemerintah Kabupaten Sumenep berama USAID ERAT, benar-benar menghasilkan tim koordinasi yang solid dari seluruh stakeholder yang ada.
Sehingga Verifikasi dan Pemadanan Layanan data stunting dan Rencana Implementasi program Gerakan Eleminasi Tuberkolusis dan Stunting (GETS) khususnya di Kabupaten Sumenep dapat dilakukan sesuai harapan.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Drs. H. Yayak Nurwahyudi, M.Si, pada penutupan Lokakarya Verifikasi Data Stunting, di Hotel Musdalifah, Selasa (09/08/2022).
Menurutnya, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka data stunting di Kabupaten Sumenep, yakni dengan memaksimalkan pelaksanaan bulan timbang atau Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 2022 terhadap balita usia 0-5 tahun pada bulan ini.
“Bulan timbang saat ini momen tepat untuk mengetahui data yang sebenarnya apakah klaim data yang ada benar adanya atau seperti apa, sehingga akan diketahui apabila kita serius terhadap ini,” ujarnya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan memberikan tanda gelang pada anak yang melaksanakan timbang atau imunisasi di Posyandu dan sebagainya.
Karenanya membutuhkan action yang konkrit utamanya oleh para petugas kesehatan di Posyandu melalui kebijakan yang bisa diprogramkakan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes, P2KB) Kabupaten Sumenep.
“Sehingga para petugas lainnya seperti Babinsa, Babinkamtibmas yang turut membantu pelaksanaan timbang hingga verifikasi data di bawah, bisa diketahui melalui tanda gelang yang ada pada masing-masing anak,” jelas mantan Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep ini.
Sementara Kepala Dinkes, P2KB Kabupaten Sumenep, Agus Mulyono, MCH, mengungkapkan, pada prinsipnya data stunting yang di-publis secara nasional, Kabupaten Sumenep masih mencapai 29,4% (Sumber Data: Survei Status Gizi Indonesia/SSGI 2021) tetap harus diterima, sehingga diperlukan verifikasi data stunting serta upaya koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan penanganan untuk menurunkan jumlah stunting tersebut.
“Meskipun di angka 29,4 persen di Kabupaten Sumenep, namun masih tergolong kuning dan bukan merah seperti di beberapa daerah lainnya di Madura dan di Jawa Timur,” tandasnya.
Bahkan, terkait usulan yang dimunculkan dalam lokakarya verifikasi data stunting saat itu bisa dilaksanakan di beberapa pelaksanaan timbang di bawah, dan jika tidak ada penolakan dari masyarakat tentu bisa dilanjutkan.
Karenanya, dalam melakukan pembinaan ke bawah juga diperlukan elemen terkait seperti dari TNI dan Polri. Karena dalam membangun kesehatan masyarakat tentu tidak hanya bicara hari ini dan tahun depan, namun akan terus berlangsung di masa yang akan datang.
“Sejalan dengan itu, juga harus ada program baru yang bisa dilakukan demi menyukseskan Verifikasi dan Pemadanan Layanan data stunting dan Rencna Implementasi Program Gerakan Eleminasi Tuberkolusis dan Stunting (GETS) ini, sehingga penurunan terhadap penyakit tersebut bisa terus dilakukan,” tambahnya.
Sekedar diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut, Mohamad Iksan, Provincial Governance Advisor didampingi Devi Ratna Handini (District Facilitator) USAID ERAT Kabupaten Sumenep, para Asisten Sekda, Kepala Disdukcapil, DPMD, serta sejumlah OPD lainnya, TNI/Polri, para pendamping program pemerintah, organisasi profesi, kemasyarakatan, perempuan dan Ormas lainnya. ( Ren, Fer )
