Ranwal RKPD 2026, Bappeda Sumenep Usulkan berbagai Program Tingkatkan Pembangunan Daerah
Media Center, Sabtu ( 01/02 ) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya pada Forum Konsultasi Publik dalam rangka Rancangan Awal (Ranwal) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yang diadakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan masukan berbagai program.
“Kami menyambut baik acara ini sebagai langkah positif, dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mencapai tujuan pembangunan yang merata khususnya di Kabupaten Sumenep,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto kepada Media Center, Sabtu (01/02/2025).
Pihaknya pada RKPD itu untuk meningkatkan pembangunan di daerah, memberikan masukan berbagai program, sebagai elemen penting dalam memastikan perumusan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Kabupaten Sumenep secara geografis terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, tentu saja membutuhkan perhatian terutama untuk wilayah kepulauan, dalam penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang konektivitas yang mumpuni menjadi tantangan utama,” terangnya.
Melalui Ranwal RKPD 2026 beberapa masukan program Kabupaten Sumenep untuk mendapat dukungan pemerintah, di antaranya sumber daya air, bidang kesehatan, pengembangan wilayah/daerah kepulauan, peningkatkan infrastruktur yang mendukung konektivitas, seperti reaktivasi air strip Masalembu, percepatan Bandara Kangean, dan kegiatan provinsi agar turut memprioritaskan lokasi di kepulauan.
“Forum ini momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah, pusat dan provinsi, dalam rangka memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya.
Arif Firmanto menyatakan, pembangunan dalam perencanaannya sangat penting menerapkan prinsip partisipasi publik, supaya program pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena pembangunan di segala sektor berhasil jika tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi pada sinergi dengan elemen masyarakat, dunia usaha dan akademisi.
“Pemerintah dan elemen masyarakat hendaknya saling mengintregasikan pemikiran untuk mempercepat pembangunan daerah, pada umumnya seluruh Kabupaten atau Kota di Jawa Timur agar lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (31/01/2025) kemarin, diikuti 29 instansi, termasuk perangkat daerah lingkup Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota di Jawa Timur, akademisi, ormas, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, dan instansi vertikal/lembaga semi pemerintah.
Pada acara itu dilakukan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 oleh perwakilan peserta. ( Yasik, Fer )
Berita Terbaru
