Sumenep-Kominfo News Room : Masyarakat miskin yang berada di 23 Kecamatan terancam tidak mendapatkan jatah beras miskin (raskin), yang diberikan oleh pemerintah, mengingat hingga saat ini hanya 4 Kecamatan saja yang menebus raskin di Depot Logistik (Dolog) Sumenep. Sehingga prosentase pengambilan raskin di Dolog itu baru terserap 81 prosen, yakni sekitar 6.000 ton raskin. Menurut Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumenep, H. Ach. Sadik, S.Sos, belum diambilnya raskin di Dolog itu, dimungkinkan terkendala dengan pembiayaan penebusan raskin. Padahal, seharusnya persoalan biaya tebusan itu tidak terjadi, karena Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati KH. Moh. Ramdlan Siraj, SE, MM sudah memberikan kemudahan bagi OPK raskin ketika akan menebus raskin, yakni dengan sistem hutang. Artinya, uang tebusan raskin itu bisa dibayar setelah 3 minggu pengambilan raskin dilakukan. Bahkan, Pemkab juga akan mengganti biaya transportasi pengambilan raskin. Karena itu, H. Achmad Sadik meminta kepada para Kepala Desa untuk segera menebus jatah raskin, karena sesuai dengan prosedur yang ada, apabila jatah raskin hingga pertengahan Oktober nanti tidak diambil, maka jatah raskin bagi 23 Kecamatan akan hangus. H. Achmad Sadik berharap, jatah raskin itu tidak sampai hangus, mengingat Pemkab. Sumenep sudah berusaha memberikan kemudahan pengambilan raskin. Bahkan, H. Achmad Sadik menyatakan kecewa, jika jatah raskin bagi warga miskin di 23 Kecamatan dihanguskan, sehingga usaha Pemkab dalam mencari kemudahan hanya sia-sia. H. Achmad Sadik memaparkan, 4 Kecamatan yang dinyatakan optimal menebus raskin hingga bulan Agustus, yakni Kecamatan Batang-batang, Pragaan, Talango dan Ra’as. Ia menambahkan, berdasarkan data yang ada, jatah raskin terbanyak tiap bulannya berada di Kecamatan Arjasa, yakni sebanyak 65.700 kilogram, kemudian Kecamatan Pragaan sebanyak 57.945 kilogram. ( Nita, Esha )