News Room, Selasa ( 08/07 ) Seiring kenaikan tarif angkutan darat dan laut sebesar 20 persen, membuat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep merasa kewalahan melakukan pendistribusian logistik (kotak suara dan surat suara) ke kepulauan. Sebab, dana yang dikucurkan untuk pendistribusian logistik sangat rendah. Kenaikan tarif angkutan darat dan laut itu sangat memberatkan KPUD Sumenep dalam melakukan pendistribusian logistik ke kepualaun, yang letak geografisnya sulit dijangkau. Dana yang semula Rp. 1.000.000,00 mampu mendistribusikan logistik dari KPUD ke PPK kepulauan cukup, tapi sekarang satu kali pengiriman ke kepulauan mencapai Rp. 2 juta lebih. “Bagaimana kita tidak pusing, sementara dana yang tersedia tidak mencukupi,†kata Ketua KPUD Sumenep, Toha Samadi, ST. Toha mengaku, untuk mengatasi kekurangan dana pendistribusian logistik itu, maka salah seorang anggotanya diutus ke KPU Propinsi Jawa Timur. Selain mengajukan penambahan dana pendistribusian, anggota KPUD Sumenep yang ditugaskan ke KPU Propinsi Jatim itu juga akan mendesak agar semua logistik, baik kekurangan surat suara sebanyak 21.006 lembar, maupun formulir rekapitulasi suara, alat dan alas coblosan, spidol, ballpoint, ID Card KPPS dan tinta, supaya dikirim ke KPUD Sumenep sebelum 15 Juli 2008 nanti. “Jika semua logistik itu dikirim diatas tanggal 15 Juli, saya khawatir pendistribusiannya akan sulit, apalagi ke wilayah kepulauan,â€Âterangnya. Toha menambahkan, semua logistik tersebut sudah harus terkirim saat ini, sebab selama dalam Pilgub 23 Juli mendatang, kapal yang melayari kepulauan hanya beroperasi satu kali. “Kalau sudah tidak ada jadual kapal, akan menjadi persoalan,â€Âujarnya. Karena itu, ia meminta KPU Propinsi Jatim lebih memikirkan Kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil, agar persoalan pendistribusian logistik tidak menjadi masalah serius. Ia menjelaskan, sebenarnya pihaknya berkeinginan menyewa perahu untuk mendistribusikan logistik ke pulau, tapi dana yang tidak memadai. ( Nita, Esha )