News Room, Sabtu ( 08/12 ) Dalam rangka mengurangi penganguran yang berimbas pada kemiskinan itu perlu keberanian pemerintah untuk merubah sistem pendidikan, sebab lembaga pendidikan saat ini lulusannya justru menambah angka penganguran setiap tahun. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Erman Suparno mengatakan, jangka panjang menanggulangi angka pengangguran dan kimiskinan, pemerintah harus berani merenovasi sistem pendidikan, sebab setiap tahun out put pendidikan nasional sebanyak 2,5 juta siswa, namun yang bisa terserap dalam pasar kerja hanya 800.000 siswa, sehingga setiap tahun menyisakan ratusan siswa yang tidak mendapat pekerjaan. Karena itu Pemerintah Propinsi dan Kabupaten mulai mengarahkan sistem pendidikan kepada job oriented (orientasi lapangan pekerjaan), apalagi saat ini pihaknya telah sepakat dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk melakukan perubahan sistem tersebut. Erman Suparno dalam acara penutupan gerakan nasional penanggulangan pengangguran 2007 di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Sabtu pagi (08/12) menyatakan, dalam kesepakatan dengan Mentri Pendidikan Nasional dan Kadin hingga tahun 2009, format pendidikan lembaga pendidikan umum berjumlah 60 prosen dan lembaga pendidikan kejuruan 40 prosen, dari lembaga pendidikan umum 80 prosen dan lembaga pendidikan kejuruan 20 prosen. Namun yang jelas kebijakan perubahan format pendidikan itu bergantung dari kemauan pemerintah daerah, sebab hal itu merupakan kewenangan otonomi daerah. ( Yasik, Esha )