Minta MUI Kaji Ulang Fatwa Mengharamkan Rokok
News Room, Sabtu (30/08) Penolakan terhadap rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bakal mengeluarkan fatwa mengharamkan rokok, terus menggelinding. Karena fatwa tersebut dinilai tidak etis, apalagi mata pencaharian masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Madura masih bergantung terhadap tembakau. Jika fatwa itu benar-benar dikeluarkan dan diterapkan, maka akan menimbulkan efek besar, terlebih terhadap petani tembakau dan para buruh rokok akan menjadi pengangguran. “Ini suatu fakta yang harus dipikirkan oleh MUI. Apakah fatwa itu layak dikeluarkan atau tidak, makanya kajian ulang perlu dilakukan,†kata Siti Fatimah Hafidz, Anggota DPRD Jawa Timur, usai menggelar jaring aspirasi masyarakat (jasmas), di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Sabtu (30/08). Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) X ini, selama pelaksanaan jasmas berlangsung di Madura, rata-rata masyarakat di empat Kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, mempertanyakan fatwa MUI yang mengharamkan rokok itu. Bahkan, peserta jasmas yang masyoritas petani tembakau tersebut, meminta MUI supaya mengkaji ulang sebelum fatwa itu dikeluarkan. “Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari tindakan MUI,†terangnya. Masukan maupun keluhan dari masyarakat Pulau Garam ini, akan dijadikan catatan tersendiri, untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur nanti, yang sebelumnya akan dipaparkan dalam rapat hasil reses di gedung DPRD Provinsi Jatim. “Semua aspirasi sudah saya catat secara rinci,†ujarnya. Selain itu, warga Desa Lobuk Bluto, juga meminta adanya kucuran dana untuk mengelola rumput laut, kemudian pengadaan air bersih. Sebab, wilayah tersebut sulit mendapatkan air bersih.(Nita,Gun)
Berita Terbaru
