PADAT KARYA DIPRIORITASKAN BAGI DAERAH RAWAN PANGAN
Sumenep-Infokom News Room : Gubernur Jawa Timur, H Imam Utomo ketika memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Pangan di Jawa Timur di kediamannya Jl. Imam Bonjol Surabaya, Jumat (17/02), mengatakan, ditunjukknya delapan daerah menjadi prioritas penanganan, karena berdasarkan data Dewan Ketahanan Pangan Nasional (DKPN), karena daerah itu memiliki kerawanan tinggi dalam hal kebutuhan pangan. “Data ini adalah data fakta yang diterima dari DKPN. Saya berharap kepada para Bupati dan Dinas terkait, agar menjadi bahan masukan bagi kita untuk dicatat dan ditindak lanjuti kebenarannya, sekaligus dijadikan dasar untuk mencari penyelesaian secara signifikan. Hal ini penting, karena kita tidak ingin Jawa Timur yang terkenal sebagai lumbung pangan malah menjadi daerah yang rawan pangan�, tegasnya. Dikatakannya, data yang diperoleh dari DKPN itu bukan untuk memotret kinerja wilayah, namun merupakan alat bantu dan informasi bagi Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam melakukan penyusunan rencana secara strategis yang lebih baik, guna mengatasi semua permasalahan secara tepat. Gubernur menambahkan, indikator utama yang menjadikan delapan daerah menjadi rawan pangan, adalah masalah ketahanan pangan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan listrik. Indikator ini harus segera ditindak lanjuti secara cepat dan tepat sasaran. Artinya, prioritas permasalahan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. “Saya minta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprop), agar dalam melakukan program padat karya harus diprioritaskan kepada delapan daerah ini, mana yang diutamakan kepentingan dan kebutuhannya. Misalnya, daerah Sampang yang membutuhkan air bersih, maka harus segera dibuat program untuk mengatasinya, apakah itu dengan membuat sumur air dalam, membuat kincir atau yang lainnya�, katanya. Gubernur Imam Utomo berharap, dengan adanya koordinasi ini diharapkan kepada masing-masing daerah dan Dinas/Lembaga Propinsi agar melakukan langkah-langkah konkrit dengan mendahulukan skala prioritas penanganan. Dan yang lebih penting, jangan sampai ada di Jawa Timur yang namanya tidak ada pangan atau gizi merosot. Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur, Drs. Tari Soegijono mengatakan, berdasarkan data tentang daerah rawan pangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh DKPN bekerjasama dengan World Food Programme, ternyata di Jawa Timur terdapat delapan daerah rawan pangan yang terbagi dalam empat kelompok indikator dan 14 indikator rawan pangan. Empat kelompok indikator meliputi ketersediaan pangan, akses pangan, kesehatan dan gizi serta kerawanan pangan. Indikator ketersediaan pangan meliputi ketersediaan kebutuhan pokok seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Indikator akses pangan meliputi prosentase penduduk miskin, prosentase Desa tidak tersaluri lisrik serta akses Desa yang tidak bisa dilewati kendaraan roda empat. Indikator kesehatan dan gizi meliputi angka harapan hidup, berat badan balita dibawah standar, prosentase perempuan buta huruf serta angka kematian pada bayi. Sedangkan indikator kerawanan pangan meliputi prosentase daerah hutan, prosentase daerah puso, daerah rawan banjir serta daerah curah hujan tinggi. Dikatakan Tari, untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai langkah, yaitu melakukan program pengurangan daerah rawan, mendorong ketahanan pangan, memberikan bantuan benih sesuai dengan kebutuhan, budidaya serta melakukan pendampingan tentang kebutuhan pangan dan gizi. Rakor ini dihadiri Sekda Propinsi Jawa Timur, Bupati Sampang, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, Jember, Kepala Bappeprop, Kadis Infokom, Kadis Pertanian, Kadis Peternakan, Kadis Perkebunan, Kadis Kelautan, Kadis Kehutanan, Kadis Permukiman, Ketua BPS Jatim, Kepala BMG Tanjung Perak serta Kepala PT PLN Distribusi Jawa Timur. ( Info Jatim, Esha )
Berita Terbaru
