Pembangunan Di Daerah Jangan Tumpang Tindih
Sumenep-Kominfo News Room : Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur saat melaksanakan pembangunan daerahnya diharapkan harus berjalan dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih, terutama dalam pengalokasian anggaran. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum saat menutup Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) XIV di Kampus Diklat Balongsari Surabaya, Kamis (27/9) mengatakan, pelaksanaan pembangunan di daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Propinsi dan Kabupaten/kota. “Artinya pembangunan harus berjalan baik dengan kewenangan yang jelas,†ujarnya. Menurut H. Soekarwo, dengan era otonomi daerah diharapkan koordinasi kebijakan baik secara horizontal maupun vertikal dapat berjalan dengan baik. Sedangkan penetapan kewenangan, urusan dan tugas yang kurang rinci, yang mengakibatkan rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di dalam perencanaan dan pendanaan. Dijelaskannya, pemerintah akan memperbaharui berbagai undang-undang sektoral untuk menjabarkan wewenang pada tingkat pusat, dan menjelaskan fungsi-fungsi wajib pemerintah daerah yang terkait dengan sektor-sektor. Terutama yang menyangkut cita-cita luhur otonomi daerah, mutlak memerlukan dukungan birokrasi yang memiliki kompetensi yang tinggi disertai integritas yang terpuji. “Upaya peningkatan kualitas kinerja birokrasi harus terus dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan, baik secara kelembagaan, perbaikan sistem dan mekanisme kerja, serta peningkatan kualitas aparatur sebagai penggerak birokrasi,†tuturnya. Sekretaris Badan Diklat Propinsi Jawa Timur, Drs. Sucipto menambahkan, dari 206 peserta Diklatpim XIV tahun ini, yang dinyatakan ditunda kelulusannnya 1 peserta, dan dinyatakan lulus sebanyak 205 peserta. ( JNR, Esha )
Berita Terbaru
