Sumenep-Infokom News Room : Pemerintah akhirnya mencoret sebanyak satu juta kartu dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pencoretan ini dilakukan karena mereka dianggap tidak layak menerima dana kompensasi atas kenaikan harga BBM 1 Oktober lalu. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappenas, Sri Mulyani usai memberikan materi kuliah tamu tentang keadaan Ekonomi Makro Pasca Kenaikan BBM, di Universitas Brawijaya Malang, Sabtu (08/10). “Kartu Kompensasi, yang dicoret seminggu lalu itu hampir 1 juta. Mungkin hanya ada 14 juta yang didata. Tetapi kami masih akan mengecek lagi hari Senin (10/10). Saya belum tahu persis , kemungkinan hasil akhirnya gimana. Tetapi pemerintah tetap akan menjaga maksimum 15,5 juta KK, komposisinya akan diperbaiki“, kata Sri mulyani. Sri Mulyani menjelaskan, selanjutnya kartu-kartu tersebut akan ditarik dan dihancurkan. Kesalahan ini terjadi dibeberapa Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dianggap salah dalam pendataan. “Dari 14 komputer BPS dicoret, artinya tidak eligible. Satu juta dari sekitar 15,5 juta, 1 juta-nya dicoret dari computer, berarti mereka tidak eligible“, ujarnya . Menurutnya, Pemerintah harus mendata kembali dan memferivikasi. Dan ini membutuhkan waktu 1 bulan, karena BPS memerlukan dana untuk memperbaiki data tersebut. “Policy ini sekarang untuk 1 tahun saja, jadi untuk sampai dengan kwartal ke 3 tahun 2006. Jadi untuk tahun 2005, kita bayarkan untuk 3 bulan. Kemudian masih ada 3 kali pembayaran lagi. Kuponnya kalau kita lihat untuk 4 kali pembayaran“, jelasnya. ( KCM, Esha )