Pemkab Sumenep Tinjau Realisasi Program DBHCHT
News Room, Jumat ( 07/12 ) Tim Monitoring Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, akan segera turun ke lapangan, untuk meninjau dan mengevaluasi hasil realisasi program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2012, yang disalurkan melalui 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. H. Saiful Bahri, M.Si menjelaskan, di akhir tahun anggaran ini, pihaknya akan memonitor dan mengevaluasi sejumlah aspek program DBHCHT seperti pemanfaatan komposter di Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Pemanfaatan bantuan petani tembakau dalam meningkatkan bahan baku oleh Dinas Kehutan dan Perkebunan (Dishutbun) termasuk sejumlah program SKPD penyalur DBHCHT. “Kami akan lihat disemua sektor bagi 7 SKPD penyalur DBHCHT. Kita akan memonitor sejauh mana dana itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, bahkan kami akan melakukan evaluasi apakah penggunaan dana DBHCHT tersebut sudah dimanfaatkan dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat,”kata H. Saiful, Jumat (07/12). Kegiatan monitoring dan evaluasi ini, akan dilakukan mulai tanggal 11 Desember nanti. Sesuai ketentuan, kata H. Saiful, fokus penggunaan DBCHT terdiri dari, upaya peningkatan bahan baku, industrialiasasi rokok, lingkungan sosial dan kepatuhan industri rokok menggunakan cukai legal termasuk pemberantasan cukai ilegal. “Dalam peninjauan itu, Tim Monitoring akan mengevaluasi program DBHCHT terhadap masyarakat khususnya penerima manfaat,”terangnya. H. Saiful mengungkapkan, bantuan DBHCHT yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke Sumenep, sebesar Rp. 21 milyar lebih, yang disalurkan melalui 7 SKPD diantaranya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, Badan Lingkungan Hidup, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. “Dimungkinkan besaran bantuan DBHCHT untuk tahun 2013 nanti, tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Tapi, semua itu masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat,”ungkapnya. ( Nita, Esha )
