News Room, Senin ( 14/04 ) Capaian pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2013 melebihi target. Volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2013 setelah perubahan adalah Rp. 1,4 trilyun lebih meliputi realisasi pendapatan daerah dari target senilai Rp. 1,476 trilyun dengan realisasi Rp. 1,496 trilyun atau 101,35 persen. Realisasi pendapatan daerah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 19,945 milyar atau 1,35 persen. Demikian diungkapkan Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, M.Si saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2013, pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Senin (14/04) siang. Bupati mengatakan, pendapatan daerah tersebut, pada target diproyeksikan dari Rp. 95 milyar lebih, ternyata terealisasinya Rp. 100 milyar lebih atau 105,27 persen, melebihi target Rp. 5 milyar atau 5,27 persen. “Selain itu, penopang kenaikan pendapatan daerah didapat atas kelebihan dari kenaikan hasil retribusi daerah yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 2 milyar atau 11,08 persen. Ditambah adanya peningkatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebesar Rp. 4 milyar lebih. Semua sektor, baik dari sisi pendapatan daerah, retribusi dan pendapatan asli lain-lain, mengalami peningkatan,”terangnya. Bupati mengungkapkan, pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan dengan target sebesar Rp. 1,155 trilyun, terealisasi sebesar Rp. 1,175 trilyun atau sekitar 101,74 persen. “Melebihi target Rp. 20.060.244.618,00 atau sekitar 1,74 persen. Sedangkan komposisi dana berasal dari peningkatan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 159 milyar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 917 milyar lebih dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 79 milyar lebih,"ujarnya. Sementara pendapatan dari lain-lain target sebesar Rp. 226 milyar lebih, terealisasi sebesar Rp. 221 milyar lebih atau sekitar 97,73 persen. Mengalami penurunan target sebesar Rp. 5,146 milyar. Untuk belanja daerah tahun anggaran 2013 dialokasikan sebesar Rp. 1,625 trilyun dengan realisasi sebesar Rp. 1,421 trilyun atau sekitar 87,48 persen. “Ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan dalam batas proporsi yang baik, karena realisasi belanja dipengaruhi beberapa hal, baik faktor internal maupun eksternal,”ungkapnya. Bupati menambahkan, dalam LKPJ itu juga disebutkan, jika belanja tidak langsung alokasi anggaran sebesar Rp. 1,022 trilyun dengan realisasi sebesar Rp. 945 milyar lebih atau sekitar 92,44 persen. “Rincian belanja pegawai sebesar Rp. 781 milyar. Belanja hibah sebesar Rp. 95,522 milyar. Belanja sosial sebesar Rp. 5,227 milyar. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi, Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa sebesar Rp. 61,7 milyar, dan Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1,277 trilyun,”pungkasnya. Kemudian untuk belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 602 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 476 juta atau sekitar 79,07 persen. ( Nita, Esha )