News Room, Jum’at ( 19/06 ) Pragmatisme politik merupakan fenomena politik yang berbahaya, karena dapat berimplikasi pada sulitnya melahirkan pemimpin yang baik. Sebab, calon pemimpin yang baik itu akan tergeser oleh orang-orang yang mempunyai kekayaan dan ambisi, bahkan tidak segan-segan melakukan cara-cara kotor untuk mencapai kekuasaan, sehingga nantinya akan sulit melahirkan peraturan perundang-undangan yang baik dan idealis serta sulit melahirkan kesejahteraan dan keadilan. Karena, kebijakan yang ada, akan sarat dengan muatan kepentingan orang-orang yang berkuasa. Hal tersebut diungkapkan oleh H. Hefni Sulaiman, S.Pd yang merupakan unsur Majelis Ulama Indonesia Cabang Sumenep pada acara penyuluhan hukum terpadu yang dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Jum’at pagi (19/06) di Pondok Pesantren Al-Adami Desa Sendang Kecamatan Pragaan. Sementara itu, Ketua Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kabupaten Sumenep, Suriyanto dari LSM Insani menjelaskan, bahwa penyuluhan hukum terpadu ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan wawasan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, sehingga masyarakat senantiasa memahami dan menyadari, serta mentaati hukum agar tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Acara penyuluhan hukum terpadu ini dihadiri Camat dan anggota Muspika serta diikuti oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Unsur Perguruan Tinggi. ( JuP-27, Esha )