Perhatian Khusus Untuk Percepatan Pembangunan Kepulauan
News Room, Senin ( 08/04 ) Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya semaksimal mungkin dari tahun ketahun untuk melakukan percepatan pembangunan kepulauan di Sumenep. Hal tersebut terbukti secara konkrit dengan kenaikan anggaran yang di kucurkan dalam beberapa tahun terkahir untuk kepulauan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut ditegaskan Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, M.Si pada pembukaan Musyawarah Besar Masyarakat Kepulauan II, yang dilaksanakan di Graha Adipoday Sumenep, Minggu (07/04) kemarin. Dijelaskan Bupati untuk di Kecamatan Kangayan untuk pembangunan jalan saja di tahun 2011 hanya sekitar Rp. 290 juta dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 688 juta lebih. Kemudian pada tahun 2013 ini justeru naik signifikan menjadi Rp. 2.608.000.000,00. Kemudian di Kecamatan Arjasa di tahun 2011, sebesar Rp. 450 juta, pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 1.605.000.000,00 dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 5.392.000.000,00. Bahkan, menurut Bupati di Kepulauan Kangean tersebut akan ada rumah sakit tanpa kelas, yang sudah mulai ada pembebasan tanah. Karena itu sangat dibutuhkan bantuan dari semua masyarakat disana. “Itu memang harus didukung kebijakan Pemerintah dan bagaimana juga terus berupaya melakukan pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Sumenep,”ujarnya. Sementara menyinggung adanya wacana terkait kepulauan yang akan jadi Kabupaten, Bupati mempersilahkan melangkah secara sistematis, sesuai pola pikir yang ilmiyah. Dan itu pasti, jika saatnya nanti jika memang memungkinkan, dengan bergerak dan bergerak. Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur, H. Saifullh Yusuf mengaku sangat merespon kegiatan Musyawarah Besar Masyarakat Kepulauan II di Sumenep. Hal tersebut salah satu upaya mencari solusi dan terobosan untuk membangun kepulauan khususnya di Sumenep. “Karena problem bangsa Indonesia saat ini memang disparitas, yakni adanya kesenjangan antara kemajuan daerah dengan daerah lain, daratan dengan kepulauan, kawasan timur dan barat serta antar Kota dan Desa”ujarnya. Jadi, kesimpulannya tegas mantan menteri Daerah Tertinggal di Masa Gus Dur ini, bahwa kepulauan merupakan masyarakat khusus, yang tindakannya juga harus khusus, intervensi khusus, anggaranya khusus, karena masalahnya juga khusus, yang tak bisa disamakan dengan daratan, sehingga perlu mencari terobosan untuk percepatan kepulauan secara bertahap. “Karena itu melalui Musyawarah Besar Masyarakat Kepulauan II tersebut harus melahirkan keputusan yang manfaatnya untuk masyarakat kepulauan yang tentunya dengan melihat skala prioritas,”tambahnya. ( Ren, Esha )
