Perlu Evaluasi, Terkait Bantuan Dana Melalui Cash Transfer
News Room, Selasa ( 13/04 ) Adanya beberapa indikasi terjadinya penyalah gunaan dalam berbagai program bantuan yang dilaksanakan dengan cara cash transfer langsung kepada pengguna maupun penerima, perlu menjadi bahan evaluasi, agar pelaksanaan tepat sasaran dan mengantisipasi timbulnya penyalah gunaan. Hal tersebut di sampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumenep, H. Abrori Manan usai menggelar rapat koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Sumenep, Selasa (13/04) di ruangannya. Dari berbagai masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang saat ini berjalan, memang perlu untuk dilakukan penyempurnaan dan tingkat pengawasan yang ketat. “Ini sudah kita bicarakan dengan inspektorat, yang ternyata memang diakui sangat sulit melakukan pengawasan terhadap program cash transfer apalagi jika inspektorat justeru tidak diberi tembusan dan sebagainya,â€Âujar H. Abrori. Misalnya saja, pencairan dana untuk Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD), mungkin lebih baik dilakukan melalui masing-masing Kecamatan, sehingga dari sisi pengawasan dan sebagainya lebih efektif dari pada dilakukan langsung melalui Pemerintahan Desa, yang sementara pengawasannya sangat sulit. Sebab, berdasarkan masukan dari inspektorat, dan secara logika jelas H. Abrori, lebih mudah mengawasi 27 Camat dari pada pengawasi 332 Kepala Desa. Karena itu, H. Abrori berharap, disamping perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait sistim pencairan dana tersebut, juga bagi semua instansi yang mememiliki program bantuan cash transfer hendaknya memberikan tembusan ke Inspektorat, sehingga dari sisi pengawasan akan lebih maksimal. ( Ren, Esha )
Berita Terbaru
