• ADMIN
• 08-02-2008
• 398 Kali

Presiden Minta Jumlah SMA Dan SMK Tidak Jomplang

News Room, Kamis ( 07/02 ) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) segera menambah jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di setiap daerah. Presiden Menginginkan jumlah lulusan SMK mulai tahun ini tidak berbeda jauh dengan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas). Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Soedibyo usai menutup Rapat Evaluasi Program Prioritas Depdiknas tahun 2005-2007 dan Program Kerja tahun 2008 di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta, Rabu (06/02) kemarin. Presiden yang menyempatkan diri menghadiri rapat tersebut meminta Depdiknas memperhatikan secara khusus jumlah SMK di tiap daerah. Menurut Bambang Soedibyo, Depdiknas pada tahun ini menargetkan rasio perbandingan jumlah SMA dengan jumlah SMK antara 60 : 40. Target tersebut demi mencapai sasaran mendapatkan lulusan yang berorientasi sebagai wiraswasta dan pekerja lebih banyak, terutama untuk kebutuhan daerah yang bersangkutan. “Kalau saat ini, secara nasional baru 70 : 30, masih njomplang. Kami akan kejar selama tahun 2008 ini”, ungkapnya. Pendirian sejumlah SMK tersebut, lanjut Mendiknas, akan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Depdiknas akan berkoordinasi dengan sejumlah Gubernur di beberapa propinsi untuk menentukan sekolah kejuaruan apa yangt cocok dan berdaya guna bagi daerah mereka. “Misalnya, di Bali tentu SMK Pariwisata dan Budaya, di Sumatera tentu SMK Agrobisnis, akan kita sinkronkan seperti itu”, jelasnya. Selain pengembangan SMK, Presiden SBY melalui Mendiknas juga merencanakan program peningkatan relevansi pendidikan. Dalam hal ini Depdiknas juga akan mengajak daerah-daerah untuk mendirikan lembaga pendidikan setingkat diploma untuk memberi kesempatan para siswa SMK melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. “Diploma yang didirikan itu tentu harus seperti tadi, sinkron dengan potensi daerah”, terangnya. Meski begitu, Mendiknas juga tidak akan menolak jika ada swasta yang masih ingin mendirikan SMA. Dia hanya berharap pihak swasta bisa lebih peduli setelah Depdiknas mengeluarkan program sinkronisasi potensi tersebut. “Ya tidak apa-apa, tetapi kalau bersedia, SMK itu dikonversi saja menjadi SMK”, ujarnya. Saat ini, perbandingan jumlah SMA dengan SMK di Pulau Jawa dan Bali yang hampir mendekati target pemerintah, yaitu 57 : 43. Sementara di luar itu hanya Kalimantan Timur dan Gorontalo yang sudah mencapai target. “Yang lainnya kami pikir akhir tahun mungkin akan mencapai target”, harap Mendiknas. ( JP, Esha )