Ribuan Petani Garam Demo, Kantor DPRD Dilempar Garam
News Room, Rabu ( 12/09 ) Ribuan petani garam Sumenep yang tergabung dalam Payuguban Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras) dan Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi), bersama aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) setempat, Rabu (12/09) pagi, melakukan aksi demo di Kantor DPRD Sumenep. Aksi yang digelar dengan berjalan kaki mulai pintu masuk Kota Sumenep, menuju gedung dewan, diwarnai tabur garam disepanjang jalan. Bahkan, gedung DPRD Sumenep, juga dihujani garam oleh para pendemo. "Kami hanya ingin harga garam sesuai ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah. Aksi ini bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat yang duduk di kursi dewan, karena harga garam di Sumenep tetap anjlok,"kata Syaiful Rahman, salah seorang orator aksi, Rabu (12/09). Syaiful mengungkapkan, petani garam rakyat di Madura, utamanya Sumenep dan seluruh Indonesia, terancam tidak bisa menikmati hasil panen garam yang dihasilkan tahun ini, karena harganya anjlok sampai Rp. 250,00 per-kilogram. Padahal harga pokok yang ditentukan pemerintah, untuk K-1 Rp. 750,00 per-kilogram dan K2 Rp. 550,00 per-kilogram. "Kondisi anjloknya harga garam petani ini akan bertahan sampai musim panen berakhir, kalau pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis untuk bisa menstabilkan harga garam ditingkat petani,"terangnya. Diduga anjloknya harga garam, akibat masih masuknya garam impor ke wilayah Indonesia. "Ini tidak logis, panen raya garam melimpah justru pemerintah tidak melarang impor garam, yang dilakukan oleh beberapa perusahaan produsen/importer garam di Indonesia,"ujarnya. Oleh karena itu, mereka menuntut pemerintah agar mengembalikan harga garam sesuai dengan harga dasar yang sudah ditetapkan. Hentikan garam impor, memberikan hukuman/sangsi tegas pada perusahaan yang melanggar aturan pemerintah. Dan, perlu membentuk badan penjamin harga dasar garam pemerintah/penyangga stabilitas garam nasional. Setelah melakukan negosiasi akhirnya 30 perwakilan pendemo diperkenankan masuk, yang ditemui kementerian perekonomian, didampingi anggota Komisi B DPRD Sumenep, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep. Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Ir. Bambang Prayugi, berjanji akan menindak lanjuti aspirasi tersebut. "Senin (17/09) pekan depan, kami akan melakukan koordinasi dengan pimpinan komisi B DPRD Kabupaten Pamekasan dan Sampang, untuk menyampaikan aspirasi itu pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur,"ungkapnya. Usai tatap muka, para pendemo membubarkan diri secara tertib, dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
