Media Center, Rabu ( 26/07 ) Tim Inovasi Provinsi Jawa Timur melakukan refleksi daerah, untuk inisiatif peningkatan mutu pendidikan dasar yang berkelanjutan bersama instansi terkait di Kabupaten Sumenep, seperti Dinas Pendidikan, Bappeda, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kemenag, di Kedai HK, Rabu (26/07/2023).
East Java Inovasi Provincial Manager, M. Adri Budi, mengungkapkan, kegiatan tersebut bertujuan, pertama klarifikasi hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Inovasi pusat yang disampaikan untuk kembali dikomunikasikan apa sudah betul dan kedua peta atau gambaran munculnya desain dalam peningkatan kualitas dengan inovatif.
“Bisa dilihat dari hasil wawancara mendalam seiring dengan peta yang ada sumber daya manusianya di Kabupaten Sumenep dengan kegiatan yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Dijelaskan, yang dilakukan dengan pendekatan 3A (otoritas, penerimaan, kemampuan), meliputi otoritas, yakni kebijakan strategis, penganggaran, Monev yang tersistem, koordinasi internal dan eksternal serta kebijakan inklusif.
Sedangkan terkait penerimaan, yakni pemahaman arti pentingnya untuk perubahan literasi dan numerasi, pemahaman dan urgensi Kurikulum Merdeka (KM), komitmen dan dukungan kepemimpinan aktor pembaharu. Kemudian kemampuan, yakni SDM berkualitas, keyakinan diri, kemampuan adaptasi sesuai kebutuhan lokal, dan pengembangan kapasitas aktor.
Lebih lanjut dijelaskan, resume otoritas, pertama dukungan pemerintah kabupaten dan aktor kunci dalam menggunakan wewenang dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan mulai berkembang.
Kedua, peran pihak luar dinas pendidikan, khususnya pemerintah pusat, masih menjadi pendorong, pengambilan keputusan di tingkat kabupaten Kurikulum Darurat (3 SD), Kurikulum Merdeka (97 SD) dan kurikulum campuran (546).
Ketiga, kebijakan daerah perlu dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah kabupaten, contohnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Gerakan Literasi Satuan Pendidikan (sudah terimplementasi dan tersistematis di Kecamatan Saronggi, Dungkek, Nunggunong dan Gayam di 101 SD dari 645 (15,6%), karena menggunakan sistem In-On dan literasi dini Bunda PAUD di 60 TK dari 517 TK (11,6%). Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep perlu memprioritaskan program literasi dan numerasi.
Sedangkan pada resume penerimaan, pertama penerimaan pemerintah kabupaten dan sekolah terhadap inisiatif yang ada mulai berkembang, kedua pemahaman Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sudah terlihat, meskipun masih lebih banyak dipengaruhi kebijakan pusat.
Ketiga, pengawas berperan mewajibkan sekolah untuk mendaftar Kurikulum Merdeka dilihat sebagai indikator keberhasilan pendaftar IKM.
”Seratus persen jumlah sekolah dasar sudah mendaftar KM pilihan, mulai sekolah penggerak, mandiri berbagi, mandiri berubah dan mandiri belajar,” jelasnya.
Kemudian Komunitas Belajar (Kombel) memiliki potensi keberlanjutan yang besar (dengan inisiatif dan mekanisme pembiayaan mandiri). Memiliki aset berupa Fasda Gisi Balistung (20), Fasda IKM (78), Narasumber Berbagai Praktik Baik (40), Guru Penggerak (119), Fasda Monitoring dan Evaluasi (Monev) (5), Program Sekolah Penggerak (73 SD). Dan CO Kapten PSP (1), Kombel (160), Calon Guru Penggerak (72) serta yang berpotensi untuk mendukung implementasi dan keberlanjutan program.
Berikutnya, Resum Kemampuan, meliputi sumber daya manusia dan kemampuan teknis yang dimiliki dalam kabupaten cenderung mulai berkembang, Fasda Gerakan Inovasi Baca, Tulis dan Hitung (Gisi Balistung) kabupaten dan kecamatan, serta guru yang telah mendapatkan pelatihan dari dinas pendidikan memiliki kemampuan, untuk melaksanakan program literasi dan numerasi. Dan Fasda IKM memiliki kemampuan melaksanakan program kurikulum merdeka.
“Pembentukan Tim Monev IKM dan pengalokasian anggarannya dilakukan, karena adanya kebijakan nasional terkait KM dan fasilitas Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) - Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) - Inovasi. Namun, peningkatan kapasitas staf untuk pengolahan data belum menjadi prioritas, karena belum ada kesadaran pentingnya penggunaan hasil Monev sebagai bahan refleksi kegiatan yang dijalankan,” paparnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, menyampaikan terima kasih kepada Inovasi yang menginisiasi kegiatan refleksi ini, untuk mencari solusi terbaik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep.
Inovasi yang sudah dimulai 2018 hingga sekarang 2023 bakal berakhir, telah banyak memberikan dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep.
“Selama lima tahun ini sudah banyak pendampingan yang dilakukan Tim Inovasi di Kabupaten Sumenep. Semoga hasilnya melalui forum ini dapat dimanfaatkan bersama,” ujarnya.
Sebab, diakui Agus jika dari kegiatan ini akan mendapat rekomendasi apa yang akan dilakukan ke depannya, dan bisa lebih bagus dari sebelumnya.
”Pastinya dalam lima tahun ini sudah banyak yang dilakukan, meskipun sempat banyak kendala karena Covid-19, namun tetap ada hikmahnya tetap bisa dilaksanakan terbatas dengan daring,” akunya.
Karenanya, ke depan mudah-mudahan ada anggaran yang datang dari pusat untuk peningkatan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Dan pihaknya sangat bersyukur kekompakan terus bisa terjalin lebih baik lagi bersama semua pihak, karena pengampu pendidikan tidak hanya dinas pendidikan, namun juga ada Kemenag dan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumenep.
“Kami sangat memerlukan masukan yang terbaik bagi Kabupaten Sumenep yang wilayahnya luas, tentunya dengan hadirnya Inovasi dalam lima tahun sangat membantu. Bahkan, di 2021 sudah menghasilkan Perbup dan implemantasinya masih belum dilakukan, namun ke depan berharap bisa diwujudkan,” tambahnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, District Education Quality Improve Inovasi Jawa Timur, Cahyadi Widi Cahyono, dan Triana Damayanti, Merl Officer Inovasi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan beserta sejumlah Kepala Bidang dan stafnya serta pengawas dan guru yang juga Tim Inovasi Kabupaten Sumenep, Plt. Kepala Bappeda, Yayak Nurwahyudi, dan perwakilan dari Kemenag setempat. ( Ren, Fer )