APBD Akan Dibedah Di UKP4
News Room, Kamis ( 25/04 ) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyayangkan para pejabat daerah yang bermewah-mewahan sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Ironisnya, pejabat yang bermewah-mewahan itu justru ada di daerah yang mayoritas masyatrakatnya miskin. "Mobilnya juga yang mahal-mahal. Kantornya megah, padahal harusnya prioritas anggaran itu bagi masyarakat," ujar Gamawan di sela-sela Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XVII, di Jakarta, Kamis (25/04). Gamawan menambahkan, kondisi itu masih diperparah dengan pos APBD untuk belanja modal bagi masyarakat kecil dari APBD yang rata-rata baru 18 persen. "Ini harus ditingkatkan minimal menjadi 28 persen. Jangan minta tambah-tambah lagi pegawai atau personel," katanya. Sayangnya saat ditanya daerah mana saja yang pejabatnya bermewah-mewahan itu, Gamawan enggan membeberkannya. Ia hanya menceritakan hasil kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu. "Itu masih transportasi lokal, air nggak ada. Jadi ada sekitar 25 rumah nggak ada air. Sumur nggak ada air, terus masyarakat mandinya ambil air sampai satu kilometer lebih. Saya nggak tahu itu ngambilnya dari mana," katanya. Hal-hal semacam inilah menurut Gamawan yang harus segera dibenahi. "Masa belanja aparatur negara ada, tapi air untuk masyarakat nggak ada. Masa kantor megah, tapi masyarakat miskin?" katanya. Karena itu melihat kondisi-kondisi yang ada, kata Gamawan, saat ini pemerintah pusat masih terus mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah. "Kita akan coba buka APBD-nya satu persatu. Saya dalam awal Mei ini akan membahasnya dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Nanti hasilnya akan diserahkan ke Presiden,"katanya. ( JPNN, Fery )
Berita Terbaru
