• ADMIN
• 11-12-2008
• 664 Kali

Komisi B DPRD Desak Eksekutif Gelar Operasi Pasar Pupuk

News Room, Kamis ( 11/12 ) Penghadangan truk pengangkut pupuk, yang kerab terjadi selama 2 minggu ini yang dilakukan para petani, dianggap hal yang wajar. Sebab, kebutuhan pupuk pada musin tanam tahun ini sangat tinggi, sedangkan stok pupuk tidak optimal. Menyikapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Jamaluddin, SE, mendesak kepada instansi terkait, supaya segera melakukan operasi pasar. Dikarenakan, pasokan pupuk di tingkat distributor tersedia. “Hanya saja, pendistribusiannya ke tingkat pengecer masih lambat, sehingga tidak bisa tersalurkan dengan lancar. Atau saja, di tingkat pengecer terjadi kebocoran-kebocoran, sehingga ini perlu adanya operasi pasar,” terang Jamal, kepada wartawan dikantornya, Jalan Trunojoyo, Sumenep, Kamis (11/12/2008). Bahkan, Jamal juga meminta kepada Ekskutif, agar meningkatkan sosialisasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat, utamanya para petani. Bahwa, persoalan pupuk ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Sumenep, tapi merupakan persoalan nasional yang memang membutuhkan penanganan khusus. “Secara nasional, pengadaan pupuk bersubsidi ini kurang atau terbatas. Jadi, pemerintah pusat memang belum menyediakan kebutuhan pupuk secara riil, seperti yang dibutuhkan para petani,”ujarnya. Jamal menjelaskan, sebenarnya kurangnya pengadaan pupuk itu, juga diakibatkan pemerintah pusat yang tidak konsisten menangani permasalahan pupuk. Buktinya, pemerintah pusat sudah mengeluarkan SK Menteri Pertanian (Mentan), terkait kebutuhan pupuk di Indonesia. Sementara, RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) tentang pupuk masih dilakukan. “Itu kan sudah terkesan tergesa-gesa. Akibatnya, kebutuhan pupuk tidak bisa terpenuhi. Untuk Sumenep saja, yang seharusnya mendapat jatah 48.000 ton, tapi ternyata hanya memperoleh jatah 24.000 ton,”paparnya. ( Nita, Esha )