Komitmen Politik Dan SDM Penggerak Reformasi Birokrasi
News Room, Jum’at ( 02/10 ) Keberhasilan reformasi birokrasi di daerah, setidaknya ditentukan oleh 2 hal penting, yaitu komitmen politik dari Pemerintah Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai mesin penggerak reformasi birokrasi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Sumenep, Ir. H. Soengkono Sidik, S.Sos, M.Si pada acara pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 432 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2012 di UPT Sarana Kegiatan Diklat (SKD) Batuan, Jum’at (02/10). Menurutnya, dalam konteks reformasi birokrasi di Kabupaten Sumenep, menyangkut komitmen politik Pemerintah Kabupaten Sumenep, telah menjadi komitmen utama dalam mensukseskan cita-cita reformasi birokrasi, baik mulai tahap penerimaan aparatur, regulasi peningkatan pelayanan publik, pembenahan kelembagaan birokrasi maupun pengawasan aparatur. ”Sebagaimana juga tercermin dalam Misi Kabupaten Sumenep yakni “meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggraan pemerintahan yang profesional dan konsisten dalam penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa,”ujarnya. Diakui, salah satu faktor kelemahan reformasi birokrasi adalah lemahnya SDM aparatur. Bahkan menurut Kementrian Pemberdayan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diantara 4,5 juta aparatur pemerintah yang ada di Indonesia, hanya 20 persen saja yang menggerakkan, 80 persen PNS lain yang tidak berbuat apa-apa. Jadi, 20 persen PNS tersebut menanggung kinerja 80 persen PNS yang lain. Artinya, bahwa masih banyak PNS yang belum bisa berbuat maksimal untuk mencapai kemajuan organisasinya. Beberapa PNS di kantor mungkin hanya beberapa orang yang benar-benar bekerja dengan baik. Karena itu Wabup berharap peserta Diklatpim harus dibarengi oleh keaktifan dalam setiap materi yang diberikan oleh para pengajar.karena, kesempatan baik yang tidak mungkin semua PNS mendapat kesempatan untuk mengikuti Diklatpim seperti itu. Sebab, kurangnya meningkatnya kinerja PNS, karena mereka tidak memahami secara utuh apa tujuan organisasi serta tidak tahu visi dan tujuan organisasi mereka sendiri. Ditambahkan, rambu-rambu yang harus dipatuhi, PNS memiliki kode etik, peraturan disiplin. pakta integritas dan sebagainya. Karena itu, hati-hati serta cermat dan teliti dalam bekerja, terutama dalam menggunakan anggaran di setiap SKPD. Diharapkan pula pejabat Eselon IV harus mampu memberikan inisiatif-inisiatis cerdas kepada pimpinan. Dan jangan hanya berfikir bahwa semua inisitaif itu harus muncul dari pimpinan. Karena itu semua bisa bersaing secara positif, yaitu bersaing secara ide, kreatifitas dan kinerja. Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep, R. Titik Suryati, SH, MH mengungkapkan, kegiatan Diklatpim Tingkat IV Angkatan 432 diikuti sebanyak 40 peserta dari sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Salah satu tujuan Diklatpim yang dilaksanakan selama 30 hari kedepan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap para peserta Diklatpim dalam melaksanakan tugas secara professional. Serta untuk memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. “Kegiatan Diklatpim ini juga untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam peningkatan pola pikir aparatur demi pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik,”tambahnya. ( Ren, Esha )
