Libatkan Semua Elemen Desa, Pemdes Pakamban Laok Gelar Musrenbang RKPDes
Media Center, Sabtu ( 14/09 ) Pemerintah Desa (Pemdes) Pakamban Laok menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025 dengan melibatkan semua elemen desa.
Elemen yang terlibat dalam kegiatan tersebut antara lain Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Pengurus RT/RW, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Pengurus Tim Penggerak PKK Desa, Pengurus BUMDes, Ormas keagamaan seperti pengurus NU, muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU dan IPPNU, juga melibatkan Ketua kelompok kesenian rakyat dan unsur lainnya.
Camat Pragaan yang diwakili Sekretaris Kecamatan Ahmad Fikri menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan yang direncanakan bukan hanya kegiatan fisik, tapi juga pembangunan sumber daya manusia.
"Yang diusulkan dalam RKPDes ini bukan hanya kegiatan fisik pembangunan, tapi juga kegiatan pembangunan manusia, sosial budaya dan lain-lain," ungkapnya kepada Media Center melalui KIM setempat, Sabtu (14/09/2024).
Ia menambahkan, bahwa RKPDes bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi dari masyarakat terkait program-program prioritas yang akan diimplementasikan di Desa Pakamban Laok pada 2025.
"RKPDes ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi panduan pelaksanaan pembangunan di desa, yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan ketersediaan sumber daya," imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Pakamban Laok Achmad Subairi Karim meminta agar tetap respon dengan Musrenbang, karena yang direncanakan hari ini akan direalisasikan tahun depan. Sementara yang dilaksanakan tahun ini adalah yang direncanakan tahun kemarin.
"Anggaran di desa itu mengenal tahun anggaran. Yang direncanakan sekarang akan dilaksanakan tahun depan," jelasnya.
Kegiatan yang diusulkan tak hanya dibiayai oleh APBDes, tapi juga akan diusulkan ke APBD Kabupaten, Provinsi maupun pusat.
"Ada banyak kegiatan pembangunan fisik yang tahun ini dibangun melalui APBDes, tapi ada juga yang dilakukan lewat APBD atau belanja Bantuan Keuangan,” pungkasnya. ( KIM-Pragaan/Ismi,Fer )
