Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 09-11-2022
  • 486 Kali

Lokakarya Optimalisasi Peran CSR Hasilkan Rumusan Dukung Percepatan Penurunan Stunting

Media Center, Rabu ( 09/11 ) Hasil Lokakarya Optimalisasi Peran Corporate Social Responsibilty (CSR) dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumenep, menghasilkan beberapa rekomendari yang menjadi rencana tindak lanjut dari kegiatan yang melibatkan OPD terkait, BUMN, BUMD, dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sumenep.

Provincial Governance Advisor Jawa Timur Mohamad Iksan, mengungkapkan, pihaknya mencoba untuk merumuskan berbagai hasil masukan dan diskusi selama lokakarya tersebut, sehingga menjadi rekomendasi kemudian dirumuskan menjadi surat edaran yang ditandatangani Bupati atau setidaknya Sekretaris Daerah (Sekda) yang dikirim kepada para peserta.

“Jadi, di samping masing-masing peserta melaporkan hasil lokakarya pada pimpinannya baik dari instansi maupun perusahaan, juga dikuatkan lagi oleh surat edaran dari Bupati tersebut,” ujar Iksan, Rabu (09/11/2022).

Di samping itu, beberapa hasil rumusan yang menjadi Rencana Tindak Lanjut (RTL), di antaranya melakukan Focus Group Discussion (FGD) lanjutan penanganan stunting di masing-masing Lokasi Fokus (Lokus) kecamatan/desa dengan Gerakan Eliminasi Terpadu Tuntaskan Tuberkulosis dan Stunting (GETTS).

Kemudian Bappeda Kabupaten Sumenep menyampaikan hasil lokakarya kepada pimpinan masing-masing perusahaan/instansi setelah hasilnya dirapikan oleh tim/panitia. Juga dilakukan revitalisasi/restrukturisasi Forum CSR Kabupaten Sumenep.

Termasuk bersama Dinas Kesehatan, Pengendlian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kabupaten Sumenep melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil lokakarya

“Dan berikutnya juga melakukan pendampingan penyusunan model bisnis pelibatan dunia usaha penurunan stunting bagi kecamatan/desa,” tandasnya.

Dikatakan, beberapa teknisnya nanti bagaimana identifikasi dan fasilitasi yang dilakukan dari yang dirumuskan dalam kegiatan. Misalnya, pemenuhan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil, balita dan anak sekolah.

Kemudian lagi, terkait keterbatasan air bersih, karena belum terpenuhinya jaringan air bersih, sehingga merumuskan strateginya untuk mendukung perluasan penambahan jaringan air bersih yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih.

“Kemudian rekomendasinya dibutuhkan dunia usaha yang bergerak di sektor air, misalnya PDAM atau perusahaan air lainnya memberikan kemudahan dalam penyambungan dan semacamnya,” tambahnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Drs. H. Yayak Nurwahyudi, M.Si, menjelaskan, kebijakan berupa Gerakan Eliminasi Terpadu Tuntaskan Tuberkulosis dan Stunting (GETTS), dalam pelaksanaannya melibatkan semua pihak, semua unsur dan semua komponen yang ada di Kabupaten Sumenep.

Seperti konvergensi tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk keselarasan saling koordinasi antara intervensi spesifik dengan intervensi sensitif yang kegiatannya diprioritaskan di lokus stunting. Kemudian pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk percepatan penurunan stunting.

“Kemudian perubahan prilaku masyarakat, pola asuh 1.000 hari kehidupan, pemenuhan gizi seimbang, peran swasta (private sector) melalui dana CSR untuk percepatan penurunan stunting, hingga peran organisasi masyarakat, pemuda, tokoh agama untuk mendukung gerakan GETTS,” ujarnya.

Karenanya, dukungan pihak swasta dalam gerakan penanganan stunting, dibagi menjadi beberapa strategi, di antaranya menghubungkan pihak swasta yang mempunyai model bisnis (peluang bisnis) sesuai dengan penyebab permasalahan anak stunting, underweight dan wasting.

Selain itu, keterbatasan akses ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan dan conseling terkait nutrisi, anak stunting juga disebabkan karena rendahnya daya dukung sanitasi lingkungan yang buruk, serta pengaruh pergaulan dan akses negatif pola hidup serba instan. 

“Pelibatan pihak swasta dalam kerangka filantropi atau tanggung jawab secara sosial yang dilaksanakan oleh berbagai pihak swasta dalam mendukung berbagai macam permasalahan sosial tersebut,” paparnya.

Dikatakan, dari hasil lokakarya optimalisasi peran CSR dalam mendukung percepatan penurunan stunting, perlunya untuk mengkaji atas rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut agar bisa dirumuskan dengan rencana aksi penurunan stunting di Kabupaten Sumenep.

Dari hasil lokakarya bersama BUMD, BUMN dan OPD terkait di Kabupaten Sumenep ini bisa dikolaborasikan, sehingga menjadi kesepahaman bersama, baik pemerintah daerah dan perusahaan agar bisa diakselerasi di titik mana yang bisa diakses.

Dikatakan, rumusan tersebut menjadi proposal yang bisa diajukan oleh peserta kepada pimpinan perusahaan dalam usulan program CSR dengan memasukkan penanganan penurunan data stunting. Tentunya dari hasil lokakarya kali ini yang kemudian disampaikan kepada masing-masing perusahaan dan OPD terkait.

“Syukur dari sisa waktu di tahun ini, ada yang sudah bisa dilaksanakan dan setidaknya di 2023 juga bisa memasukkan kegiatan terkait penurunan data stunting,” tambahnya.

Hadir dalam kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah, SH, MH, M.Pd.I, tersebut perwakilan OPD terkait, dari USAID ERAT, Novi Susanto (Private Sector Engagement Specialist), Mohamad Iksan (Provincial Governance Advisor Jawa Timur), Devi Ratna Handini (District Facilitator Kabupaten Sumenep), pimpinan BUMN, BUMD, dan pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumenep. ( Ren, Fer )